Kasus Korupsi di Sumsel Meningkat

 312 total views,  2 views today

*Palembang Terbanyak

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG, KS-Korupsi masih menjadi ancaman di Sumatera Selatan (Sumsel). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, ada 2.700 laporan korupsi yang disampaikan masyarakat ke lembaga anti rasuah tersebut sejak 2004 hingga 2013.

Sementara data Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Palembang, sepanjang tahun ini ada 53 kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang. Artinya menurut Kepala PN Klas 1A Palembang, Ade Komaruddin, ada peningkatan jumlah kasus korupsi di Sumsel dibanding 2012.

“Tahun ini, kasus korupsi yang kita tangani mencapai 53 kasus atau meningkat dibanding 2012, yang mencapai 34 kasus. Dari 53 kasus korupsi tersebut,  33 perkara sudah diputuskan. Dimana tujuh perkara banding, dan limanya kasasi,” jelas Ade, Senin (30/12).

Dari 53 kasus korupsi tersebut menurut Ade, yang terbanyak berasal dari kasus korupsi di Kota Palembang. Ada 11 perkara korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor, yang berasal dari Palembang.

Diurutan kedua terbanyak, berasal dari Prabumulih yakni sebanyak  sembilan perkara, kemudian delapan perkara dari Ogan Komering Ilir (OKI), lima perkara dari Banyuasin dan Empat Lawang. Sisanya perkara korupsi dari kabupaten dan kota lainnya di Sumsel.

Kasus-kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor Palembang ini sebutnya, mayoritas terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di Sumsel.

Dari 53 perkara korupsi yang ditangani Pengadilan Tipikor tersebut menurutnya, yang terbesar adalah kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sriwijaya (Unsri). Dalam kasus tersebut, negara dirugikan Rp 8.308.342.880,28.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Mulyadi menyebut selama 2013, Kejati Sumsel berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 2.859.847.653.

“Uang negara yang diselamatkan tersebut, berasal dari eksekusi terhadap denda, uang pengganti biaya perkara, benda dan barang bukti dari berbagai kasus korupsi yang sudah diputuskan pengadilan,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Roni Dwi Susanto, dalam semiloka pencegahan Korupsi oleh KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Griya Agung, , 9 Oktober lalu menyebut, sejak 2004 hingga 2013, lembaga anti rasuah tersebut sudah menerima 2.700 laporan kasus korupsi di Sumsel.  “Dari 2.700 laporan tersebut, 60 persennya sudah kita tindaklanjuti. Sisanya tidak bisa ditindaklanjuti, karena barang bukti yang minim,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Bidang Usaha, Agrobisnis, Jasa kontruksi, dan Perdagangan BPKP, Bambang Utoyo, menyebut Sumsel termasuk provinsi dengan sistem pelaporan keuangan yang cukup bagus. Bahkan, ada beberapa kabupaten dan kota mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), dalam laporan keuangannya.

“Namun walau sudah mendapatkan predikat WTP, bukan berarti kabupaten dan kota itu bebas dari korupsi. Ada daerah yang mendapatkan predikat WTP, tetapi kasus korupsinya masih terjadi,” tukasnya.

 

TEKS              : OSCAR RYZAL

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster