Bupati Ancam Copot Kepala SKPD

 159 total views,  2 views today

Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai

Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai

*Tiga Bulan Sekali Dievaluasi

MUARAENIM I KS-Bupati Muaraenim, H Muzakir Sai Sohar mengancam akan mencopot kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, yang dianggap tidak becus dalam bekerja.

Ancaman itu kata Muzakir, akan direalisasikan jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja kepala SKPD tersebut dianggap gagal.  “Saya meminta kepada para kepala SKPD, untuk dapat bekerja lebih baik lagi pada tahun 2014 mendatang. Tidak akan berubah pada tahun sebelumnya, kita akan mengevaluasi kinerja mereka setiap tiga sekali. Apabila hasil evaluasi kepala SKPD itu gagal, maka siap-siap untuk dicopot,” ancam Muzakir, kemarin.

Tidak hanya kepala SKPD, semua pegawai di lingkungan Pemkab Muaraenim juga dimintanya untuk menunjukkan kapabalitas, tanggung jawab dan loyalitas terhadap amanat yang diberikan kepada mereka.

Mereka juga sebut Muzakir, harus menciptakan akuntabilitas dan transparasi dalam menyelesaikan target – target.  “Apabila tidak dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, saya tidak ragu lagi untuk menggantinya,” tegasnya.

Saat ini terang Muzakir, Pemkab Muaraenim menjadi pilot project reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men PAN RB). Sehingga semua aparatur mulai dari tingkat paling atas hingga paling bawah, harus mampu menjalankan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat.

Muzakir juga menyebut pada 2014, struktur organisasi pemerintahan di lingkungan Pemkab Muaraenim bakal berubah. Misalnya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (POKP), bakal  dipecah menjadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Sementara kewenangan Dinas Pendidik ditambah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Kemudian, untuk Kantor Ketahanan Pangan menjadi badan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), menjadi Dinas Sat Pol PP dan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  (KPPT), menyatu bersama Kantor Penanaman Modal (PMD) menjadi Badan PPT PMD.

Hal yang sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (PPKAD), bakal dipecah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan PKAD. “Dengan adanya perubahan organisasi ini, secara otomatis akan adanya pelantikan pejabat.  Ada pejabat baru yang akan dilantik, dan ada juga memang diganti karena memasuki masa pensiun,” tukasnya.

 

TEKS              : SISWANTO

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster