722 Motor untuk P3N

 185 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG, KS-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), kemarin kembali menyerahkan bantuan sepeda motor untuk Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Bantuan yang diserahkan tersebut, adalah bantuan tahap empat yang diberikan kepada P3N di Sumsel, yang tergabung dalam Forum  Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah (P3N) Sumsel.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sumsel, Richard Cahyadi menyebut untuk tahap empat tersebut, ada 722 unit sepeda motor yang diserahan. Sepeda motor itu jelasnya, diberikan sebagai kendaraan operasional bagi P3N.

“Bantuan ini, kita berikan secara bertahap. Kemungkinan hingga sampai enam tahap,” kata Richard yang dibincangi usai menyerahkan bantuan sepeda motor tersebut, kemarin di halaman Pemprov Sumsel.

“Tidak hanya diberikan kendaraan operasional, seluruh P3N di Sumsel juga akan diberikan bantuan tambahan berupa honor bulanan sebesar Rp 600 ribu rupiah, karena mereka bertugas dengan jarak yang cukup jauh selama ini dan berjalan kaki,” sambungnya.

Ia menjelaskan, total ada 2.222 sepeda motor yang diberikan kepada P3N. Tahap pertama bantuan ini ada 500 unit sepeda motor, yang diberikan pada 11-12 April lalu. Tahap dua juga 500 unit motor yang diberikan pada 25-26 April 2013, sementara tahap tiga  diberikan pada 19-20 Mei lalu.  “Khusus untuk tahap lima dan enam, akan direalisasikan pada 2014 mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Komarudin, salah satu penghulu asal Kabupaten Banyuasin mengaku cukup terbantu dengan pemberian motor ini. Meskipun imbauan dari soal gratifikasi dari KPK juga sempat membuatnya resah.

“Jujur kami sebenarnya sangat resah belakangan ini pasca adanya pemberitahuan bahwa KPK menilai pemberian imbalan jasa menikahkan mempelai, merupakan sebuah gratifikasi. Padahal Kementerian Agama, tidak melarang dan sudah menjadi budaya serta masyarakat pun tidak mempermasalahkannya. Memang kami sehari-harinya merupakan PNS, namun kami bertugas di luar jam kerja,” tuturnya.

Selama ini pihaknya juga mengaku tidak pernah mematok tarif sebagai imbalan jasa dalam menikahkan pasangan dan hanya menerima bantuan ala kadarnya. “Yang kami dengar, Ketua Asosiasi Penghulu sudah menyiapkan judicial review ke MK terkait masalah ini,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster