Pagaralam Nihil Program Rp 1 Miliar Per Desa

22 total views, 3 views today

Ilustrasi

Ilustrasiuit

PAGARALAM KS-Sejumlah program  pemerintah  untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan,  tampaknya tidak akan dinikmati masyarakat Pagaralam. Mengingat sejauh ini di Bumi Besemah ini sudah tidak ada desa lagi. Demikian dikemukakan Wali Kota Pagaralam, Hj Ida Fitriati Basjuni, Jumat (27/12).

Menurutnya, program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan pedesaan dengan menggelontorkan dana Rp 1 miliar tiap-tipa desa tidak akan pernah dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kota Pagaralam. Mengingat di Kota Pagaralam sudah tidak ada desa lagi sejak menjadi kota otonom, terpisah dari Kabupaten induk (Lahat-red) pada 2001 silam.

Ia mengatakan,  dari sekitar 120-an desa yang ada telah dilebur menjadi 35 kelurahan. Sehingga nama desa pun diganti dengan nama kelurahan sejak kota ini berdiri secara penuh.

“Sejak 2001 silam, kita sudah mengahapus desa menjadi kelurahan. Kota Pagaralam  menjadi kota otonom terpisah dari kabupaten induk Kabupaten Lahat,” jelasnya.

Kendati demikian, kata Ida,  Kota Pagaralam bisa dikatakan tidak akan mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat. “Ada untung dan ruginya. Ruginya kita tidak dapat dana dari program yang ada. Sedangkan untungnya, pembangunan untuk kota boleh dikatakan cukup besar juga,” sebutnya.

Lanjutnya, sejauh ini pihaknya tengah berupaya mengusulkan ke pemerintah pusat agar di beberapa kecamatan seperti Dempo Utara, Dempo Tengah hingga Dempo Selatan  bisa dijadikan desa kembali. Sementara untuk 2 kecamatan yakni Kecamatan Pagaralam Utara dan Kecamatan Pagaralam Selatan, tetap dalam wilayah  kota atau tetap ada kelurahan. Sehingga hal itu kemungkinan bisa mendapatkan dana tersebut.

“Saya sudah instruksikan instansi terkait agar dapat melakukan analisa terkait usulan sejumlah dusun di wilayah tiga Dempo-dempo menjadi desa,” terangnya.

Ida menambahkan, kalaupun bisa diterapkan nantinya dengan tidak melanggar Undang-Undang, mengapa tidak dilakukan khusus di tiga Dempo tersebut. Mengingat sejauh ini topografi di tiga daerah tersebut kebanyakan masyarakatnya masih bermata pencarian sebagai petani, walaupun posisi dusunnya berada di tengah kota. “Ya, kita akan analisa dan pelajari lagi,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK), Drs Samsul Bahri Burlian MSi mengatakan, setelah tidak adanya lagi wilayah desa di Pagaralam memang tidak memungkinkan program pemerintah 1 milyar per desa dapat dipergunakan di Pagaralam. Sementara untuk pemekaran atau wacana menjadikan dusun seperti desa paling tidak baru bisa dilakukan setelah moratorium dicabut selepas pemilihan presiden tahun depan.

“Semua wewenang itu ada di pemerintah pusat. Kita hanya bisa mengikuti saja sesuai dengan aturan yang diberlakukan,” ujarnya seraya berujar sejauh ini pemekaran atau pembentukan desa dan kelurahan  dimoratorium (jeda sementara), termasuk pula pemekaran wilayah kecamatan di seluruh Tanah Air.

Lanjut Samsul, sebetulnya langkah  itu dilakukan untuk pendataan jumlah desa dan kecamatan di Tanah Air. Selain itu untuk penertiban kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang.

TEKS:ANTONI STEFEN

EDITOR:RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com