Transmigran ‘Wajib’ Bayar Rp 2,5 Juta/KK

 192 total views,  2 views today

Peserta Transmigrasi Gajah Mati

Peserta Transmigrasi Gajah Mati

* Tiga Oknum Terlibat Kumpulan Uang Transmigran

KAYUAGUNG I KS-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) OKI menyatakan tidak ada pungutan sedikitpun untuk menjadi peserta transmigran. Namun nyatanya, hal ini dimanfaatkan oknum di Desa Gajah Mati yang memaksa wajib bayar Rp 2,5 juta per kepala keluarga.

Sumber Kabar Sumatera menyebut dari 75 KK peserta transmigrasi Desa Gajah Mati SP 7, mereka dimintai Rp 2,5 juta per KK oleh oknum kepala dusun atas koordinir beberapa kepela desa setempat.

Peserta transmigran berinisial SI (55) saat ditemui Kabar Sumatera di kantor Disnakertrans Kamis (26/12) persisnya sebelum penempatan menceritakan, bahwa semua warga peserta transmigran dipinta uang sebesar Rp 2,5 juta oleh oknum kadus. Bahkan, beberapa perangkat desa ikut mengkoordinir pengumpulan uang transmigran itu.

“Antara lain ada oknum kadus Cak Ali, Indar Jono, dan Nopli. Tiga kadus itu yang memungut uang dari warga peserta transmigrasi Desa Gajah Mati SP 7,” ucap SI dengan nada kecewa.

Disinggung soal alasan pemungutan uang dan peruntukannya? SI pun menjawab dirinya tidak tahu pasti, namun semua peserta diminta uang sebesar itu.  ”Ya, kami tidak tahu Pak, untuk apa uang itu,” bebernya polos.

Lantas, apakah ada keterlibatan kades dalam pungutan tersebut?  kata SI, dirinya juga tidak tahu pasti, karena yang mengambil uang bukan kades, namun kadus. ”Nah kalau kades saya tidak lihat, karena yang berperan langsung dalam pemungutan uang adalah kadus,” tambahnya.

Tentang pungutan uang peserta transmigrasi ini dibenarkan mantan perangkat desa setempat yang namanya minta dirahasiakan. Ia menceritakan, sewaktu ia menghadiri penempatan tranmigran di kantor Disnekertrans OKI ada  kesan uang Rp 2,5 juta/KK ini adalah perintah kades. Sehingga bila dikalkulasikan jumlah peserta transmigrasi sebanyak 100 KK yang saat  ini baru ditempatkan 75 KK.

”Kita tahu sendiri para peserta transmigrasi bukan orang mampu, masa dipinta uang dengan jumlah sebesar itu. Padahal untuk menjadi peserta transmigrasi dari pemerintah jelas-jelas gratis tidak dipungut biaya,” tegasnya seraya mengatakan kebijaka pungutan itu tidak pernah diberitahu melalui musyawarah.

Jelasnya, sesuai syarat dan ketentuan peserta harus orang pribumi dari Desa Gajah Mati, namun ada salah satu peserta yang bukan orang pribumi, tiba-tiba bisa jadi peserta.  ”Dan ini dugaan saya karena yang bersangkutan ada kedekatan dengan kades, orang yang dimaksud namanya Ali Kori.” ungkapnya.

Terpisah Kepala Disnakertrans OKI, Amiruddin SSos, melalui Kabid Penempatan, Ir Pria Utama, saat dikonfirmasi terkait pungutan ini, menegaskan dari pihaknya semua peserta tidak pernah dipungut biaya sedikitpun.

Karena menurut dia, mengenai kegiatan transmigrasi termasuk penempatannya dananya sudah dianggarkan baik melalui APBD OKI maupun  APBN. “Kalaupun ada pungutan mungkin kebijakan dari pihak desa, yang dalam hal ini kades. Dan kami tidak tahu menahu,” ia berkilah.

 

TEKS              :DONI AFRIANSYAH

EDITOR         :RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster