Lahan Hutan Tumpang Tindih

 193 total views,  2 views today

Ilst. Hutan

Ilst. Hutan

KAYUAGUNG I KS-Lahan yang ditetapkan sebagai kawasan Hutan Kota di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), ternyata masih tumpang tindih dengan masyarakat setempat, dari luas lahan sebanyak 10 hektar hutan kota, ternyata sebagian berdiri beberapa bangunan milik masyarakat.

Kondisi membuat pemerintah Kabupaten OKI belum bisa membuat sertifikat lahan milik pemerintah tersebut. Bukan hanya itu Dinas Tata Kota dan Pertamanan  OKI juga tidak membangun pagar untuk melindungi satu-satunya hutan kota di Kabupaten OKI itu.

Kepala Dinas Tatakota dan Pertamanan Kabupaten OKI Yusuf, megatakan tahun 2013 pihaknya sudah menganggarkan untuk membangun pagar hutan kota yang berada di Kelurahan kedaton tersebut, tetapi masih masih terkendala.

“Ternyata di lahan seluas 10 hektar untuk hutan kota itu, sebegian ada beberapa rumah warga, sehingga pihaknya tidak bisa membangun pagar keliling, tetapi hanya sebagian saja yang akan dipagar,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya tidak begitu tahu, bagaimana bisa ada bangunan rumah warga, dan ternyata masyarakat mengantongi surat kepemilikan tanah kavlingan di sana.

“Bagaimana masyarakat bisa memiliki tanah dan akakhirnya mendirikan bangunan yang sebenarnya masuk dalam lahan hutan kota kita tidak begitu tahu, persoalan ini sedang ditangani oleh Bagian Pertanahan Setda OKI,” ungkapnya.

Ia berharap, nanti ada penyelesaian dari Bagian pertanahan, sehingga hutan kota benar-benar bisa  diketahui berapa luasnya.

“Jika memang tidak ada tumpang tindih lagi dengan masyarakat, kita bisa membangun pagar dan bisa merawat hutan kota tersebut dengan baik,” cetusnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pertanahan Setda OKI, Suhaimi melalui Kasubag Pengaturan Penguasaan Tanah, Agus Salam, bahwa  lahan itu memang lahan pemerintah, diakuinya memang ada bangunan masyarakat di lahan hutan kota tersebut.

“Tahun ini sebenarnya kita akan membuatkan sertifikat lahan hutan kota tersebut, ternyata ada bangunan masyarakat disana, sehingga kita tidak bisa membuatkan sertifikatnya,” kata Agus.

Saat ini pihaknya akan berkoordinasi terus dengan pihak terkait, seperti Dinas Kehutanan, Kecamatan dan Kelurahan kedaton untuk memecahkan masalah itu.

“Mudah-mudahan  dengan adanya koordinasi yang intens untuk menyelasaikan persoalan ini, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi di lahan hutan kota,” tutupnya.

 

TEKS : DONI AFRIANSYAH

EDITOR : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster