Caleg Incumbet Berpotensi Lakukan Kecurangan

 242 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

*Bakal Bermain Saat Rekap Suara

PALEMBANG, KS-Wajah-wajah lama masih menghiasi daftar calon tetap (DCT), dalam Pemilihan Umum Legislatif  (Pileg), 9 April 2014 mendatang di Sumatera Selatan (Sumsel). Calon-calon incumbent ini dinilai paling berpotensi melakukan kecurangan pemilu.

Kecurangan tersebut menurut hasil analisa Direktorat Intelejen dan keamanan (Dit Intelkam) Polda Sumsel, paling berpotensi dilakukan calon incumbent saat rekapitulasi penghitungan hasil pemungutan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Kasubdit Politik, Dit Intelkam Polda Sumsel, AKBP Iralinsah menyebutkan, pihaknya mengindikasikan, peluang terbesar terjadinya “permainan” terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara, sejak di tingkat kecamatan ini dilakukan oleh caleg incumbent.

Sebab menurut Iralinsah, caleg incumbent dinilai lebih berpengalaman, memahami jalur instant untuk memeroleh suara terbanyak, memiliki jaringan yang lebih luas, dana yang tak terbatas, serta telah sejak jauh hari menyiapkan dan menyusun strategi pemenangan, ketimbang caleg yang belum pernah duduk di kursi legislatif lainnya.

“Kelebihan-kelebihan caleg incumben inilah, yang kami analisa akan disalahgunakan, untuk kepentingan pemenangan mereka (caleg incumbent). Karena itu, mesti diantisipasi sejak sedini mungkin,” kata Iralinsah dalam Diskusi yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kamis (26/12).

Pola-pola “permainan” curang caleg incumbent yang identik dengan praktik money politic (politik uang) ini menurut Iralinsah, mesti diantisipasi sedemikian rupa oleh pihak penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu Sumsel.

Kedua lembaga tersebut tegasnya, harus menjamin sedemikian rupa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, hingga KPU Sumsel dilakukan secara transparan.

Selain itu, masih menurut, Iralinsah,  KPU dan Bawaslu juga mesti mengantisipasi, terjadinya, perpindahan lokasi rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan alasan yang tak terlalu mendesak.

Pihak kepolisian sambung Iralinsah, akan berupaya mengantisipasi potensi kecurangan dan rawan pemilu ini, dengan menunjuk Liaison Officer (LO), sebagai penghubung antara kepolisian dengan parpol, KPU maupun Bawaslu Sumsel, selain terus melakukan monitoring (pengamanan) tahapan pemilu

“Ada indikasi caleg incumbent akan “bermain aman”. Artinya, tak perlu melakukan sosialisasi dan kampanye yang gencar, tapi menerapkan strategi politik uang,  saat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sejak di tingkat PPS maupun PPK, nantinya,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Sumsel, Aspahani, berjanji,  KPU akan fokus terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi saat pelaksanaan pemilu nanti, termasuk persoalan distribusi logistik, keabsahan surat suara, hingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerawanan pemilu lainnya.

“Ada juga, kemungkinan caleg yang sudah meninggal dunia, tapi tak dilaporkan oleh partai, yang hingga saat ini masih rancu, karena belum ada regulasi yang jelas, mengatur persoalan itu. Apakah nantinya, suara si caleg yang meninggal itu, dianggap sah (dikembalikan ke suara partai) atau otomatis menjadi hangus. Itu juga perlu menjadi perhatian kita bersama,” papar Aspahani.

Mengenai, persoalan peluang terjadinya indikasi kecurangan, saat proses rekapitulasi pernghitungan hasil pemungutan suara di tingkat petugas paling bawah, Aspahani, memastikan, lembaran form isian petugas mulai dari KPPS, PPS hingga PPK, pada pelaksanaan pemilu nanti, selain telah didesain dilengkapi hologram, juga akan terus di foto, yang hasilnya secara berkala selama proses rekapitulasi berlangsung, akan dikirim ke pusat data informasi KPU Pusat.

“Sehingga, bilamana ada perbedaan, antara hasil image (foto yang dikirim) itu tadi, dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara nantinya, tentu akan kita dalami. Ini paling tidak, mampu meminimalisir, peluang kecurangan tadi, meski pada intinya, tetap ada di tangan SDM dibawah, terkait penguatan integritas dan independensi para petugas penyelenggara pemilu ini sendiri, nantinya,”  tegasnya.

Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya, menilai, netralitas penyelenggara dan praktik politik uang, memang menjadi satu diantara sekian banyak hal, yang dianggap Bawaslu, sebagai potensi kerawanan, pada pelaksanaan pemilu 2014, terkhusus di Sumsel nantinya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster