Didominasi Izin Gangguan

 231 total views,  2 views today

logo-kabar-sumatera

PALEMBANG, KS – Hingga minggu ketiga Desember, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Palembang, telah mengeluarkan 30.599 perizinan.  Dari jumlah tersebut, izin yang paling banyak dikeluarkan yakni izin gangguan.

Kepala KPPT Palembang, Diankis Julianto mengatakan, perizinan yang diterbitkan di 2013 meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Di 2012 jelasnya, izin yang diterbitkan sebanyak 29.888 perizinan.

“Tahun ini, ada 30.599 perizinan yang kita keluarkan dari 31.557 permohonan izin yang masuk ke kita. Perizinan paling banyak didominasi oleh izin gangguan, yakni sebanyak 9.060 izin, SIUP 4464, dan izin wajib daftar perusahaan 4634,” ungkap Dinakis, Senin (23/12).

Diankis mengatakan, peningkatan permohonan perizinan tersebut, hampir dari seluruh kegiatan. Misalnya saja permohonan izin pemakaman dan pengabuan jenazah, yang meningkat bila dibandingkan tahun lalu. “Hal tersebut, dikarenakan masyarakat baru mengetahui mengenai izin tersebut,” jelasnya.

Diankis menyebutkan, dari puluhan ribu permohonan yang masuk tersebut, ada sebagian yang tidak dapat diterbitkan. Hal ini di karenakan berbagai faktor. “Seperti berada di kawasan penataan perkotaan, misal sempadan jalan. Ada juga izin reklame yang ditolak, karena dinilai tidak sesuai dan membahayakan pekerja ketika kondisi darurat. Selain itu, ada juga yang ditolak karena denah bangunan lebih luas, dari bidang tanah yg dimohonkan. Tapi, untuk jumlah permohonan yang ditolak tidak begitu besar,” bebernya.

Selain permohonan yang ditolak, sambung Dinakis, ada juga permohonan yang terpaksa ditolak karena tidak memenuhi semua berkas. “Namun, bila semua telah dilengkapi, pemohon dapat mengajukan ulang untuk diproses. Adapun proses penerbitan izin ini membutuhkan waktu 6-15 hari. Sedangkan izin pemakaman dan pengabuan, cukup satu hari saja,” terangnya.

Diankis mengaku, tidak seluruh perizinan menarik retribusi. Bahkan ada beberapa retribusi yang sudah dihapuskan, seperti retribusi utilitas jalan. “Penghapusan retribusi itu, cukup disayangkan. Karena mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hal itu sudah berdasarkan aturan pusat, sehingga harus diikuti. Total PAD melalui KPPT sejak Januari-Desember 2013, sebesar Rp 91.698.848.149,” tukasnya.

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster