Bagi Hasil Migas Baru 60 Milyar

 294 total views,  2 views today

hll-----Ir-H-Heri-Amalindo-MM,-Penjabat-Bupati-PALI

Ir H Heri Amalindo MM, Penjabat Bupati PALI. / Foto : Indra Setia Haris /KS

PALI | KS – Meski dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, namun sayangnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),  belum bisa menikmati sepenuhnya dana bagi hasil (DBH) Migas untuk dijadikan pendapatan. Untuk tahun 2014 mendatang Kabupaten PALI hanya menerima Rp 60 Milyar saja.

“Untuk tahun 2014 nanti DBH Migas kita baru 60 Milyar,” kata Penjabat Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM kepada Kabar Sumatera, Jumat (20/12).

Besaran jumlah DBH ini didapat setelah Menteri Keuangan RI mengeluarkan keputusan terkait pembagian jatah setiap kabupaten/kota dan propinsi. Menurut Heri, jumlah ini masih dibawah jumlah yang semestinya diterima oleh kabupaten PALI.

“Tahun 2014 nanti kita masih digabung dengan Kabupaten Muaraenim sehingga belum diberikan sepenuhnya. Karena kita masih kabupaten baru dan belum dimasukkan sebagai kabupaten penghasil migas,” jelas Heri.

Namun Heri meyakinkan, tahun depan label sebagai kabupaten penghasil migas ini akan diberikan oleh Kementerian Keuangan RI. Dengan adanya label daerah penghasil migas, maka besaran dana yang diberikan pusat kepada DOB PALI akan diberikan penuh atau enam kali lipat.

“Bila sekarang hanya Rp 60 Milyar, maka pendapatan kita akan mendapatkan tambahan sebesar Rp 360 Milyar. Itu dari Migas saja,” tambahnya.

Lanjutnya, jumlah tersebut dapat bertambah apabila PT Pertamina EP Pendopo Field dapat meningkatkan hasil produksi minyaknya di Kabupaten PALI. “Semakin besar produksi minyak dan gas, maka semakin besar pula pendapatan APBD kita,” tambahnya.

Karena itulah, Heri melanjutkan, ia sangat optimis berbagai permasalahan terkait infrastruktur di kabupaten PALI satu persatu dapat diselesaikan. “Baik itu jalan, sekolah, air bersih, kesehatan akan dapat kita bangun,” ujar Heri.

Namun begitu, dirinya berharap, masyarakat dapat bersabar karena semua pekerjaan tidak mungkin dilakukan serentak dalam waktu satu tahun.

“Masyarakat hendaknya bersabar. Karena semua daerah pasti dapat giliran untuk dibangun. Bayangkan saja, dengan Rp 60 Milyar saja akan banyak kita perbuat untuk masyarakat. Apalagi bila pendapatan kita meningkat sampai Rp 360 Milyar. Itu baru sektor migas saja. Belum pendapatan dari sektor lainnya,” papar Heri.

Sebagaimana diketahui, penetapan DBH Migas yang akan diperoleh kabupaten/kota ini dilakukan oleh Kementrian Keuangan RI. Penetapannya didasari oleh hasil produksi migas dimasing-masing daerah.

Hasil produksi migas masing-masing daerah ini dikeluarkan oleh Kementrian Pertambangan dan Energi berdasar data dari SKK Migas, selaku regulator migas di negara ini.

 

Teks/Foto : Indra Setia Haris

Editor : Junaedi Abdillah





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster