2014, Pilkades Ditiadakan

 251 total views,  2 views today

MUARA ENIM I KS – Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang di gelar pada 2014, dipastikan akan diundur pelaksanaanya. Sebab selama 2014, tidak boleh dilaksanakan Pilkadaes maupun pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Muaraenim menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Fajeri Erham melalui Kabid Pemerintahan dan Administrasi Desa, Mei Fajar Haryadi, ada 53 kepala desa (Kades) yang habis masa jabatannya pada 2014.

Namun berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/7635/PMD tanggal 8 November 2013 yang ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Nomor.140/2566/BPMPD-I/2013 tanggal 30 November 2013, serta Bupati Muaraenim Nomor.1036/BPMPD-V/2013, maka selama 2014, ditiadakan pelaksanaan pilkades.

“Ada 53 desa di Muaraenim, yang harusnya menggelar pilkades pada 2014. Namun dengan adanya larangan menggelar pilkades selama 2014 disebabkan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), maka pelaksanaan pilkades tersebut akan diundur pada 2015,” jelas Mei, Sabtu (20/12).

Sehingga sebut Mei, jabatan kades yang masa jabatannya habis pada 2014 akan digantikan oleh pejabat (Pj) kades, yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kecamatan atau tokoh masyarakat setempat.

Pj kades tersebut urainya, yang akan bertanggung jawab melaksanakan pemerintahan desa sehari-hari sampai digelarnya pelaksanaan pilkades pada 2015.  Karenanya di desa yang harusnya pilkades digelar 2014, Badan Perwakilan Desa (BPD) diminta untuk berkoordinasi dengan kecamatan guna mengajukan usulan pemberhentian kades dan penunjukan Pj kades. “Desa yang kades nya habis masa jabatannya pada 2014, kita minta BPD nya berkoordinasi dengan camat setempat, guna mengusulkan siapa Pj kades yang akan ditunjuk,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Jenderal PMD, atas nama Menteri Dalam Negeri telah menandatangani surat edaran Nomor 140/7635/PMD tanggal 8 November 2013 yang isinya tentang pilkades selama 2014.

Dalam surat itu diterangkan selama masa pemilihan umum 2014, pilkades ditiadakan. Pemilihan baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Bupati/wali kota mengangkat penjabat kades pada desa-desa, dimana kepala desa telah habis masa jabatannya. Sumber penjabat berasal dari PNS atau tokoh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Penjabat kades ini, menjalankan tugas sehari-hari hingga terpilihnya kades.

TEKS              : SISWANTO

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster