Lebelisasi Halal Belum Berjalan Maksimal

 216 total views,  2 views today

Ilustrasi Label Halal

Ilustrasi Label Halal

PALEMBANG, KS-Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Sumatera Selatan (Sumsel), mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel dan Kementrian Kesehatan untuk segera merealisasikan lebelisasi halal, dalam produk makanan, minuman dan obat-obatan. Desakan ini disampaikan, terkait dengan mencuatnya obat-obatan yang berbahan enzim babi belum lama ini.

Lebelisasi halal tersebut kata Ketua MUI Sumsel, H Shodikun, tertuang dalam piagam kerjasama yang dibuat pada 1996 lalu. Namun lebelisasi halal ini sebut Sodikun, belum juga sepenuhnya terealisasi.

Menurut Shodikun, lebelisasi halal ini disepakati oleh Ketua MUI, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan pada Juni 1996. Dalam kesepakatan tersebut ditegaskan, pentingnya pelaksanaan pencantuman label halal pada kemasan produk. Pelaksanaan labelisasi halal itu akan diatur Kementrian Kesehatan (Kemenkes), berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan Kementrian Agama (Kemeneg) dan MUI.

“Pernyataan halal dikeluarkan berdasarkan fatwa dari MUI, setelah sebuah produk melalui serangkaian audit dan pengujian laboraturium. Yang bekerja disini, adalah tim gabungan dari tiga institusi tersebut.  Namun itu belum berjalan, “ ungkap Sodikun ketika dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (18/12).

Dalam kesempatan tersebut, Sodikun juga mengharapkan pemerintah segera menemukan zat lain, sebagai pengganti beberapa enzim babi yang digunakan dalam pembuatan beberapa jenis vaksin, seperti vaksin polio dan meningitis. Tujuannya, agar tidak meresahkan umat muslim.

Ia menambahkan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Sebab jika tidak, maka masyarakat terutama umat Islam, akan mengkonsumsi obat-obatan mengandung substansi haram meskipun tanpa kesengajaan.

“Peran utama pemerintah sangat penting, sebab masyarakat perlu dilindungi dari rasa keamanan dan kenyamanan serta keyakinan, karena disini pemerintah dianggap sebagai penyampai informasi yang resmi. Jadi, kami dari MUI juga akan membantu mempermudah masyarakat dalam menjamin kehalalan akan produk yang ingin digunakan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Sumsel, dr Fentty Apriana, belum bisa dimintai komentarnya terkait desakan MUI Sumsel tersebut. Namun salah seorang staf Dinkes Sumsel yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, tidak semua obat-obatan yang bermasalah (mengandung enzim babi).

Menurutnya, hanya segelintir obat-obatan saja yang mengandung enzim babi, seperti obat pengencer darah dan beberapa vaksin.  “Sampai saat ini, belum ditemukan zat penggantinya. Namun Dinkes sudah meminta dokter, untuk memberitahukan ke pasiennya jika obat-obatan yang akan digunakan mengandung enzim yang tidak halal. Sehingga pasien dapat mengambil keputusannya sendiri, meski begitu tidak semua dokter dapat mengetahui secara pasti kandungan pada obat,” ucapnya.

“Biasanya dokter, akan menginformasikan hal tersebut ke pasien. Namun tidak semua dokter mengetahui secara pasti, semua kandungan dalam obat-obatan yang akan diberikan ke pasien. Sebab dokter bukan pembuat obat tetapi hanya meresepkan obat. Minimnya informasi halal yang tertera pada obat, juga menyulitkan dokter maupun konsumen dalam mengonsumsi sebuat obat,” tutur orang tersebut yang kesehariannya juga berprofesi sebagai dokter ini.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster