Lagi, Kantor Bupati OKI Didemo

 410 total views,  2 views today

# Warga Tolak Kehadiran Empat Perusahaan

Mediasi warga dengan pemerintah kabupaten OKI untuk menyelesaikan permasalahan tuntutan warga

Mediasi warga dengan pemerintah kabupaten OKI untuk menyelesaikan permasalahan tuntutan warga

KAYUAGUNG I KS-Setelah sehari sebelumnya, Selasa (17/12) ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumsel berunjukrasa ke Kantor Bupati OKI, kini kantor pemerintahan di Bumi Bende Seguguk tersebut kembali didemo.

Demo kali ini dilakukan juga ratusan orang yang berasal dari Desa Pulau Beruang, Kecamatan Tulung Selapan, Rabu (18/12). Jika sebelumnya massa KASBI Sumsel menuntut UMK sebesar Rp 2,1 juta, kini massa dari Desa Pulau Beruang menolak kehadiran empat perusahaan di desa tersebut.

Adapun empat perusahaan yang ditolak warga yakni PT Gading Cempaka Dwijayanti, PT Tian, PT Ricky Agrindo Sejahtera dan PT Kirana Yudha, semuanya bergerak di perkebunan kelapa sawit di desa setempat.

“Kami masyarakat Desa Pulau Beruang dengan ini menyatakan sikap menolak PT Gading Cempaka Dwijayanti yang akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit di desa kami,”tegas Yusnar Basri, mantan kades setempat yang mewakili suara massa.

Alasan penolakan PT Gading Cempaka Dwijayanti yakni karena pihak perusahaan tanpa mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat, kades Pulau Beruang Meri Hormat, mengedepankan surat penjualan lahan SPH/SKT tahun 2004/2006 sehingga tidak satupun masyarakat Desa Pulau Beruang mendapatkan plasma.

Sedangkan menolak PT Tian katanya, karena tidak satupun masyarakat yang mendapatkan surat plasma dan surat yang ada diatasnamakan Kades. Menolak PT Ricky Agrindo Sejahtera karena jatah lahan plasma awalnya 2 hektar kini menjadi 1,1 hektar.

“Menolak PT Kirana Yudha karena dari usulan masyarakat dana kompensasi minta Rp 2 juta tidak dipenuhi, kami selaku masyarakat sangat tertekan dan terintimidasi oleh perbuatan Kades dengan tidak transparannya pihak Kades yang telah berpihak kepada perusahaan,”kata Yusnan Basri.

Ditambahkan warga lainnya bernama H Karnadi, ia sudah 50 tahun berdomisili di Desa Pulau Beruang namun tidak pernah mendapatkan plasma sekalipun. Pernah mencoba meminta jatah plasma kepada Kades saat ini namun tidak diberikan.

Anggota DPRD OKI dari Dapil Tulung Selapan yakni Sahiri Soldan SAg dan Drs Sangdewi Rusmin Nuryadin mengusulkan, operasi semua perusahaan yang ditolak warga harus segera dihentikan sebelum adanya kejelasan pembagian plasma.

“Mengenai plasma, plasma itu diduga banyak dibagikan kepada warga luar Desa Pulau Beruang dan warga desa itu sendiri tidak mendapatkannya. Kami menduga ini adanya plasma fiktif, jadi Pemkab OKI harus secepatnya memfasilitasi permasalahan ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,”pinta Bung Sang, sapaan akrab Sangdewi Rusmin Rusyadin.

Menanggapi tuntutan warga, Asisten III Bidang Kesra Setda OKI H Husin SPd MSi menerangkan, dalam mengeluarkan izin lokasi tentunya Bupati OKI telah membaca ketentuan tentang pembagian plasma dan pembebasan lahan.

“Pemkab OKI sudah memiliki Tim Terpadu Sengketa Lahan. Tugas tim ini dalam waktu dekat akan memanggil pihak perusahaan, camat dan Kades untuk dimintai keterangan. Semua permasalahan tentang perusahaan akan dikaji dan diselesaikan oleh tim ini,”kata Asisten III didampingi Kabag Pertanahan Setda OKI Suhaimi AP MSi.

 

TEKS:DONI AFRIANSYAH

EDITOR:RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster