Fit and Proper Test KPU Ditolak

 190 total views,  2 views today

LUBUK LINGGAU, KS-Puluhan mahasiswa yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Gerakan Pemuda Marhaenisme (GMN) Kota Lubuk Linggau serta Kabupaten Musi Rawas (Mura),  Rabu (18/12), menolak pelaksanaan fit and proper tes (uji kepatutan dan kelayakan) yang terhadap calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau dan Mura.

Penolakan itu disampaikan mereka saat melakukan aksi di depan Hotel Royal, Lubuklinggau yang menjadi tempat pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon komisioner KPU Lubuklinggau dan Mura sendiri, dilakukan oleh komisioner KPU Sumsel.

“Kami menolak fit and proper tes ini, karena sejak awal seleksi calon komisioner KPU Kota Lubuklinggau dan Mura, sudah melanggar Undang-Undang (UU),” kata Ketua GMN Lubuklinggau, Febri Habibi Asril, dalam orasinya.

Ia menyebut, proses seleksi komisioner KPU Lubuklinggau dan Mura tersebut bermasalah sejak awal karena pembentukan tim seleksi (timsel) nya juga bermasalah. Ia menuding, hasil seleksi itu tidak demokratis dan sarat kepentingan penguasa dan partai politik (parpol) tertentu.

Berbagai pelanggaran tersebut urainya, sudah dilaporkan banyak elemen masyarakat. “Namun laporan dan bukti-bukti, yang disampaikan justru tidak digubris oleh KPU Sumsel. Bahkan hari ini, KPU Sumsel justru melaksanakan fit and proper tes. Kami mendesak KPU Sumsel, menghentikan uji kelayakan dan kepatutan ini,” desaknya.

Jika itu tidak dilakukan maka ancam Febri, mereka akan melaporkan komisioner KPU Sumsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Sebab menurut kami, pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPU Lubuklinggau dan Mura yang dilaksanakan KPU Sumsel ini, sudah melanggar UU No15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 tahun 2013,” ucapnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, komisioner KPU Sumsel, Alexander Abdullah menyebut tidak ada aturan yang dilanggar KPU Sumsel dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Justru tegasnya, uji kepatutan dan kelayakan itu dilakukan KPU Sumsel karena menjalankan aturan.

“Kami sudah berkonsultasi dengan KPU RI, terkait pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan ini. Kalau memang ingin di laporkan ke DKPP, silakkan. Justru jika kami tidak melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan ini, kami yang salah dan akan mendapatkan sanksi,” tukasnya.

 

TEKS              : FAISOL

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster