Pendataan Aset Belum Maksimal

 215 total views,  2 views today

SKPD

SKPD

PALEMBANG, KS-Walau pun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) mengklaim telah menyelesaikan pendataan aset milik pemprov, ternyata pendataan itu belumlah maksimal untuk mengamankan aset milik pemprov.

Pasalnya banyak aset, yang banyak belum memiliki bukti kepemilikan. Misalnya, untuk aset berupa lahan atau bangunan, banyak yang belum memiliki sertifikat kepemilikan. Hal itu tersirat dari pernyataan Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Eddy Hermanto, Senin (16/12).

Ia menyebut, pemprov sudah  meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemprov untuk segera mendata aset yang ada, sekaligus menyusunnya dengan sistematis. Jika perlu aset tersebut, di sertifikatkan supaya kepemilikannya benar-benar kuat.

“Aset milik pemprov, cukup banyak. Sehingga perlu di data secara rapi dan baik. Selain itu, aset yang ada harus di sertifikatkan, sehingga nantinya keberadaannya benar-benar kuat terutama masalah kepemilikan,” kata Eddy yang dibincangi usai pembukaan workshop peningkatan kemampuan aparatur di bidang pengelolaan aset, di Graha Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel , Senin (16/12).

Menurutnya, banyak aset milik SKPD di lingkungan pemprov yang tersebar di kabupaten dan kota. Jika keberadaan aset itu jelas Eddy,  kurang begitu perlu sebaiknya serahkan saja ke pemerintah setempat. “Kami minta semua dinas dalam jajaran Pemprov Sumsel, untuk rutin melakukan pendataan terhadap aset yang ada selanjutnya dilaporkan ke gubernur,” ujar Eddy.

Ia menambahkan, lambannya pendataan aset selama ini dikarenakan banyak faktor, diantaranya surat menyurat kepemilikan aset, kebanyakan belum lengkap terutama untuk kepemilikan lahan.

Sementara itu,staf pengaja pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Isti Nuryati menyebut, penyusutan aset perlu dipikirkan. Karena ada beberapa barang, mengalami penurunan nilai. Misalkan barang bergerak seperti mesin, itu akan menyusut setiap tahun sehingga nilainya perlu dipikirkan.

“Penyusutan aset, termasuk tahapannya perlu dirancang melalui aturan sehingga pengelolaannya menjadi terarah. Oleh karena itu, pengelola aset perlu juga memikirkan tentang aset tersebut sehingga nilainya dapat menjadi terukur,” ucap Isti.

Ia menambahkan, dalam pengelolaan aset memang banyak aturan yang mengikat sehingga itu perlu diutamakan, misalnya, dalam pemekaran suatu wilayah aset daerah akan menjadi milik pemerintah daerah pengembangan tersebut dan itu ada dalam aturannya. “Yang jelas nilai aset merupakan pengelolaan daerah harus didata secara maksimal, dan juga mengikuti aturan yang ada,” imbuhnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laonma L Tobing menyebut,  pendataan aset sudah selesai dilakukan.  “Jumlah aset kita, sekitar Rp 13 trilyun. Aset terbanyak dimiliki Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga (BM), berupa fasilitas jalan dan jembatan,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster