Hanya 161 LSM Terdaftar

 962 total views,  2 views today

Ilst.

Ilst.

PALEMBANG, KS-Sejak reformasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tumbuh subur di Indonesia termasuk di Kota Palembang. Di metropolis, diprediksi ada ratusan LSM. Namun diduga banyak LSM yang ilegal, karena hanya ada 161 LSM yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang.

Dari 161 LSM tersebut menurut Plt Kepala Kesbangpol Kota Palembang, Altur Febriansyah, mayoritas bergerak dibidang pengawasan terhadap kasus korupsi.  “Banyak LSM di Palembang, yang bergerak dalam pengawasan terhadap tindakan korupsi. Memang korupsi, harus jadi musuh bersama. Pemerintah pun membuka akses bagi masyarakat untuk mengawasi semua aspek pembangunan agar tidak terjadi korupsi,” kata Altur, kemarin.

Namun jelas Altur, selain persoalan korupsi, masih banyak persoalan lain yang butuh perhatian dari LSM misalnya persoalan sosial kemasyarakatan, ekonomi, konflik sosial, dan lainnya. Sayangnya itu, kurang diminati.

Menurut Altur, LSM adalah mitra bagi pemerintah. Melalui LSM, pemerintah bisa menyerap aspirasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk merancang program maupun kebijakan yang pro rakyat.

Diakui Altur, syarat pendirian LSM memang tak mudah. Ada sejumlah indikator yang mesti dipenuhi. Antara lain, LSM bersangkutan harus berbadan hukum, punya sekretariat jelas, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, visi dan misi organisasi. “Kami juga hanya memberikan izin satu tahun. Jika tidak jalan, maka lSM tersebut akan dibekukan,”  jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan membentuk forum LSM ataupun ormas untuk membahas berbagai persoalan terkait kepentingan masyarakat. Misalnya tentang PNPM, ekonomi kerakyatan.

Ditanya soal dana pembinaan LSM, Altur mengatakan saat ini belum dianggarkan. “Tapi akan diupayakan setelah forum tersebut terbentuk,” ujar Altur seraya mengimbau agar LSM yang belum terdaftar segera mendaftar dan melengkapi syarat-syarat pendaftaran.

Sebelumnya, Kesbangpol Kota Palembang menyebut banyak LSM yang berdiri di Kota Palembang ketika menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kota Palembang dan Sumsel beberapa waktu lalu.

Kesbangpol memprakirakan, ada sekitar 30 LSM yang berdiri menjelang pemilukada lalu. Namun dari sekitar 30 LSM itu, banyak yang ilegal. Dikatakan ilegal, karena lembaga-lembaga tersebut tak terdaftar di Kesbangpol.

Mantan Kepala Kesbangpol yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Pemkot Palembang, Shinta Raharja menyebut, banyak LSM yang berdiri hanya dengan modal stempel saja. “Sekretariat tidak ada, terkadang tidak jelas,” sebut Shinta.

Padahal untuk mendirikan LSM, ada syarat yang harus dipenuhi yakni akte notaris, AD/ART yang jelas, struktur organisasi, sekretariat (alamat) dan kepengurusannya. “Syarat itulah, yang harus dipenuhi untuk bisa terdaftar di Kesbangpol,” ujarnya.

Menurut Shinta, LSM enggan mendaftar karena tak mau repot dan mengeluarkan biaya mengurus akte. “Daftar ke Kesbangpol harus melampirkan akte. Buat akte itu di notaris dan ada biayanya. Mungkin itu alasannya, tak mau keluar biaya dan hanya modal cap,” ujarnya.

LSM yang legal akan dibina oleh Badan Kesbang dan Politik. Mereka juga akan dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat dan kegiatan Kesbang. “Misalkan kegiatan politik, penyampaian pendapat di muka umum, hak dan kewajiban,” ujar Shinta.

Malah, LSM yang resmi akan mendapat kucuran dana dari Kesbang. Syaratnya, LSM yang bersangkutan mengajukan proposal kegiatan, baik kegiatan sosial, keagamaan, maupun kepemudaan. “Nanti kami fasilitasi. Kami siapkan hingga Rp 20 juta untuk satu LSM,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster