Carut Marut Penambang Pasir Illegal

 340 total views,  2 views today

Penambang Pasir | Bagus Park

Penambang Pasir | Bagus Park

INDERALAYA KS-Keberadaan aktivitas penambangan pasir (galian C-red), disinyalir illegal di Sungai Ogan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir (OI) dikeluhkan warga sekitar. Warga bahkan menuntut penambang pasir illegal ini segera ditindak.

Warga mendesak agar aktivitas penambangan tersebut segera ditutup. Pasalnya, penambangan tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga retak dan nyaris longsor. Belum lagi, akibat dari penambangan pasir tersebut, debu akibat penambangan tersebut mengganggu aktivitas warga.

Tamam, warga Desa Sungai Pinang mengatakan, dirinya bersama warga meminta agar galian c di sekitar Sungai Ogan segera ditertibkan. Selain illegal, penambangan galian c tersebut merusak lingkungan dan pencemaran udara.

“Ya, kita minta galan C ditutup. Semua tidak ada izin alias illegal,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Distamben LH), Kabupaten  Ogan Ilir, Tharir, Senin (16/12), mengatakan, pihaknya akan segera menertibkan pemilik usaha tambang pasir illegal, khususnya yang berada di Kecamatan Sungai pinang Ogan Ilir.

Ia berujar, upaya penertiban ini sebagai tindaklanjut kesepakatan rapat pada 4 November 2013 lalu sekaligus memberikan efek jera agar pemilik usaha tambang pasir memiliki dokumen resmi sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

“Sebenarnya eksekusi sudah dilakukan pasca rapat 4 November lalu. Sebenarnya menjadi dilemma, disatu sisi dampak yang ditimbulkan sangat besar. Namun disisi lain banyak penduduk yang mencari nafkah dari tambang pasir itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan UU No 4/2009 tentang mineral dan batubara serta Perda No 5/2013 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pelaku usaha yang tidak memiliki izin akan diberikan sanksi kurungan hingga 10 tahun dan denda sebesar Rp1miliar.

Atas dasar perda itu, sambung Tharir, pihaknya akan melakukan penertiban. Namun, payung hukum perda itu menuai protes pemilik tambang pasir. Sebab, mereka menilai sanksi yang diberikan didalam perda harus lebih rendah dari Undang-Undang.

“Inilah yang menjadi dilema kami. Makanya kami mencari win-win solution atas masalah yang sudah berlarut-larut ini. Saat ini tim yang dibentuk akan melakukan penertiban. Untuk kegiatan penambangan illegal kami serahkan kepada pihak Polres untuk menindaknya,” jelasnya.

Tegasnya, untuk mengatasi masalah itu pihaknya memiliki dua langkah yakni langsung menertibkan penambang illegal dan bagi pemilik yang tidak memiliki izin depot serta melakukan penimbunan barang tambang berada didekat jalan.

“Polres tidak perlu menunggu rekomendasi Distamben untuk menindak penambang illegal. Acuan dari UU pun sudah cukup untuk menindak usaha tambang pasir illegal. Jika dikalkulasikan ada puluhan tambang pasir illegal yang masih beroperasi di Desa Serijabo, Desa Sungai pinang, Kecamatan Sungai Pinang,” tuturnya.

Menyikapi masalah itu, Ketua DPRD Ogan Ilir H Iklim Cahya memberikan dua opsi yakni pertama dibawa ke ranah hukum dan jalur pemerintahan. Dalam hal ini, Satpol PP sebagai penegakan perda berhak memberikan sanksi kepada penambang illegal.

 

TEKS:JUNAEDI ABDILLAH

EDITOR:RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster