Buruh Desak Sistem Outsourcing Dihapus

 183 total views,  2 views today

Masa KASBI tampak berorasi di depan Kantor Gubernur dan di kawal ketat pihak kepolisian, Senin (16-12). Foto ; Bagus Kurniawan KS

Masa KASBI tampak berorasi di depan Kantor Gubernur dan di kawal ketat pihak kepolisian, Senin (16-12). Foto ; Bagus Kurniawan KS

PALEMBANG, KS-Lagi! buruh di Sumatera Selatan (Sumsel), yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)Sumsel, melakukan aksi di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (16/12).

Kali ini, puluhan buruh tersebut tidak lagi menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Sektoral (UMS) seperti yang dilakukan sebelumnya, tetapi mereka menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak atau  outsourcing.

Ketua KASBI Sumsel, Suyono menyebut saat ini kaum buruh masih mengalami penindasan dan dirampas kemerdekaan, untuk dapat hidup layak. Kapitalisme dalam bentuknya yang sekarang Neo-Liberalisme menurutnya, semakin menghisap dan menyengsarakan kaum buruh, dengan menerapkan sistem yang dikenal sistem pasar kerja yang lentur.

Kemudian menjamurlah praktek kerja sistem kontrak dan outsourcing/tenaga alih daya, di mana kaum buruh menjadi semakin mudah di PHK. “Kami menganggap sistem kerja kontrak atau outsourcing serta upah murah, adalah bentuk perbudakan. Maka dalam kondisi hari ini kapitalis berbalut BUMN melakukan praktek perbudakan terselubung,  namun intinya adalah tetap melanggengkan perbudakan,” tudingnya.

Ia menambahkan, sistem kerja kontrak dan outsourcing ini nyata-nyata di halalkan, dan paling banyak diberlakukan di perusahaan milik negera, seperti PT Pertamina yang telah ada lebih dari 25 tahun sebelum UU Ketenagakerjaan disahkan tahun 2003, sudah menerapkan sistem tersebut.

Selain itu, perusahaan minyak plat merah tersebut jelasnya juga menerapkan pemberian upah yang berbeda lima kali lipat antara pekerja kontra atau outsourcing dengan pekerja tetap. “Ini kami anggap sebagai diskriminatif terhadap pekerja. Banyak dari kami yang bekerja sudah puluhan tahun bahkan ada yang mendekati usia pensiun, namun hingga kini belum juga diangkat sebagai karyawan tetap.  Padahal tidak sedikit jasa, loyalitas dan pengabdian yang telah diberikan kepada perusahaan itu,” ungkapnya.

“Karenanya KASBI mendesak Gubernur Sumsel, untuk membantu buruh dalam mendukung perubahan sistem kerja outsourcing,” sambungnya.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel, Ahmad Najib dihadapan kalangan buruh mengaku pemprov siap memfasilitasi buruh yang ada di Sumsel untuk memperjuangkan penghapusan sistem kerja outsourcing.

“Pemprov siap memberikan dukungan, tetapi pemprov tidak memilik kebijakan untuk merubahnya karena itu diatur dalam Undang-Undang (UU), sehingga kewenangannya bukan di provinsi,” tukasnya.

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster