Fasilitas & Kualitas Harus Ditingkatkan

 377 total views,  2 views today

rsmh

Rumah Sakit Mohammad Hoesain (RSMH) Palembang

PALEMBANG, KS-DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di Bumi Sriwijaya ini.

Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, HA Djauhari. Ia menyebut menjelang penerapan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan, 1 Januari 2014 mendatang, kualitas dan fasilitas Puskesmas harus ditingkatkan.

Sebab kata politisi Partai Demokrat ini, dalam SJSN Kesehatan, Puskesmas akan dibebankan untuk mampu menangani berbagai penyakit di masyarakat. “Karenanya fasilitas di Puskesmas harus ditingkatkan, begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) nya mulai dari dokter, perawat dan bidan,” desaknya ketika dibincangi, kemarin,

“Puskesmas harus ditingkatkan, dari rawat jalan menjadi rawat inap, terpenting SDM dokter, perawat dan bidan harus siap di puskesmas. Ini mendesak, karena 1 Januari itu tinggal sebentar lagi,” sambungnya.

Menurut Djauhari, selama ini banyak dokter, perawat dan bidan lebih memilih ditempatkan di kota dari pada desa. Sehingga Puskesmas, menjadi minim tenaga medis. “ Kita sendiri sudah menganggarkan anggaran kesehatan, termasuk mebuat rumah sakit provinsi ,” jelasnya.

Dengan peningkatan fasilitas dan kualitas di Puskesmas maka kata Djauhari, tidak terjadi penumpukan di Rumah Sakit Mohammad Hoesain (RSMH) seperti yang terjadi selama ini. “Jika Puskesmas mampu menangani banyak penyakit, maka pasien tidak harus di rujuk ke Palembang. Sehingga tidak terjadi penumpukan pasien,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Sumsel, dr Hj Fenty Aprina MKes mengatakan, mulai 1 Januari nanti, BPJS akan memberlakukan sistem rujukan secara berkembang. “Maksud sistem rujukan berkembang, di mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas sampai rujukan tingkat lanjut,” ujar Fenty.

Dalam penerapan sistem ini, yang jadi perhatian adalah peningkatan fasilitas pelayanan. “Mulai tahun depan, ada 150 penyakit harus dituntaskan pengobatannya di Puskesmas. Jatah mengobati 150 jenis penyakit ini, bukan pekerjaan ringan.  Karenanya seluruh Puskesmas di Sumsel, perlu pembenahan,” ungkapnya.

Dinkes sambungnya, telah menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung di Puskesmas, mulai dari obat-obatan hingga perlengkapan lainnya agar mampu melakukan itu.

Ia mengakui ada masalah kekurangan tenaga kesehatan di Sumsel. Selain jumlah tenaga medis, masalah distribusi yang tidak merata juga terjadi saat ini. Untuk itu, secepatnya akan dilakukan redistribusi tenaga medis, terutama untuk daerah-daerah terpencil. “Pemerintah daerah juga diimbau, untuk melakukan pengangkatan tenaga kesehatan menutupi kekurangan yang ada,” imbuh Fenty.

Untuk diketahui, ada dua kelompok peserta JKN yang dikelola BPJS kesehatan, yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu.

Sedangkan peserta non PBI yakni para PNS, anggota TNI dan Polri, karyawan perusahaan swasta, para pekerja mandiri, dan masyarakat bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster