Politik Uang Bakal Marak di 2014

 343 total views,  2 views today

poltik-uang

Politik Uang. Foto : Google Image

PALEMBANG, KS – Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 mendatang, diprediksi bakal ramai dengan politik uang. Pasalnya, sistem politik di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka. Sistem politik ini menurut Direktur Eksekutif  Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, sama dengan pasar. Sehingga uang akan banyak mengalir.

“Dengan sistem proporsional terbuka, membuat calon anggota legislatif (caleg) perang terbuka. Persaingan tidak hanya terjadi antar caleg beda partai, tetapi juga dengan caleg satu partai,” kata Titi dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Jumat (13/12) di Sekretariat Bawaslu Sumsel.

Sistem tersebut, jelas Titi sangat menguntungkan parpol. Karena parpol, tidak ada kewajiban untuk membiayai kampannye caleg nya. Semakin banyak caleg mengeluarkan uang, maka akan semakin menguntungkan parpol. Sehingga sistem tersebut menurutnya, tidak membuat soliditas caleg terhadap parpol.

Sementara pengaturan dana kampanye dalam Pileg 2014 menurutnya, tidak memiliki semangat baru, dibandingkan dengan pengaturan dana kampanye dalam Pileg 2009. Kalau pun ada perbedaannya jelas Titi, hanyalah pada pengaturan nilai nominal bantuan yang boleh diterima oleh parpol, dan batasan waktu penyerahan laporan dana kampanye.

“Di Pileg 2009, batasan sumbangan yang boleh diterima parpol dari kelompok, yayasan atau perusahaan Rp 5 miliar sementara di 2014 menjadi Rp 7,5 miliar. Sedangkan batasan penyerahan laporan dana kampanye, di 2009 maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye terbuka, sementara di 2014 menjadi 14 hari,” ucapnya.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 tahun 2013, yang mengatur dana kampanye sambungnya, hanya parpol yang di wajibkan untuk melaporkan dana kampanye nya. Sementara caleg tidak di wajibkan, dengan alasan parpol lah yang menjadi peserta pemilu bukannya caleg.

Padahal tegas Titi, dana parpol berasal dari caleg. Uang yang banyak beredar pun, ada di caleg. Sehingga dengan PKPU No 17 tahun 2013 itu, sangat sulit untuk mengetahui dana kampanye caleg dan asal dana tersebut.

“Makanya saya tertawa, saat mendengar berita di salah satu stasiun TV yang bilang di Solo baru dua parpol laporkan rekening kampannye, itu pun nilai uang di rekening tersebut nol. Artinya dana kampanye yang dilaporkan itu, hanyalah uang untuk membuka rekening di bank. Ini kan sama saja pembohongan,” kritiknya.

Apalagi jelas Titi, karakter parpol di Indonesia adalah pembohong. “Masa dana kampanyenya nol, tetapi bendera dan atribut partai itu sudah dipasang dimana-mana. Jika begitu, dari mana dana buat pasang bendera dan atribut tersebut. Atau saat 2009 lalu, ada salah satu DPP parpol yang melaporkan penggunaan dana kampannye ke KPU, sebesar Rp 30 miliar. Namun nilai iklannya saja di televisi, lebih dari itu,” ujarnya.

Harusnya sambung Titi, biar adil caleg pun di wajibkan melaporkan dana kampanyenya bukan inklud dalam laporan dana kampanye parpol. “Sayangnya itu tidak diatur dalam PKPU No 17 tahun 2013, maupun Undang-Undang (UU) Pemilu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya menyebut sebagai tahap awal, parpol harusnya sudah melaporkan rekening kampanyenya ke KPU Sumsel. Namun sampai saat ini, masih banyak parpol peserta Pemilu 2014. “Pertanyaanya, jika sampai batas waktu yang ditentukan parpol tidak juga memberikan rekening kampannye, lalu apa yang akan dilakukan teman-teman KPU Sumsel. Tidak bisa apa-apa, karena dalam PKPU tidak ada aturan sanksinya,” ungkap Andika.

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster