Dewan Didesak Selesaikan Sengketa Lahan

 258 total views,  2 views today

Ilst. Sengketa-Tanah

Ilst. Sengketa-Tanah

MUSIRAWAS, KS-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Musirawas (Mura), Senin (9/12), mendatangi DPRD Mura. Aksi ini, mereka lakukan sebagai bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

Setelah melakukan orasi, lebih dari satu jam barulah aktivis GMNI ini ditemui oleh anggota DPRD Mura. Dihadapan anggota DPRD Mura, Ketua GMNI Mura, Febri Habibie Asril mendesak dewan untuk menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan sejumlah perusahaan perkebunan.

“Kami juga mendesak DPRD Mura, meninjau kembali permasalahan penyaluran air irigasi untuk para petani dan peternak ikan. Karena dalam pembagian debit air, kami menilai tidak proporsional. Selain itu subsidi pupuk kepada para petani-petani di Kabupaten Mura, juga harus diperhatikan,” kata Febri.

Mereka juga sebut Febri meminta percepatan pembangunan terutama infrastruktur dan listrik di Mura. Sebab jelas Febri, masih banyak desa di Mura yang belum menikmati aliran listrik dan jalan yang tidak layak.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Mura, Sony R Widodo berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia mengklaim, apa yang menjadi tuntutan GMNI tersebut sudah menjadi perhatian DPRD Mura.

“Kita di dewan, sudah memperjuangkan itu. Apa yang menjadi tuntutan tersebut, memang menjadi fokus kami. Karenanya, kita harus saling mendukung, agar semua persoalan dan tuntutan tersebut bisa dipenuhi,” ujarnya.

Mengenai sengketa lahan, Sonny mengatakan secepatnya akan dicarikan solusi. “Demikian juga, dengan pembagian air, dan pembangunan infrastruktur secepatnya akan kita agendakan untuk dibahas,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan sengketa lahan antara warga dengan  PT Agro Kati Lama (AKL) dan PT Gunung Sawit Selatan Lestari (GSSL), kemarin Komisi I DPRD Mura mengundang kedua perusahaan tersebut dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura.

Menurut Sonny, selama ini ganti rugi lahan oleh kedua perusahaan tidak jelas. Selain itu, terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan, serta penyerobotan lahan oleh perusahaan. Warga pun jelas Sonny, tidak dapat mengurus surat kepemilikan tanah mereka dikarenakan lahan mereka masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) kedua perusahaan tersebut.

“Padahal, walau pun lahan warga masuk ke dalam HGU tetap saja mereka punya hak untuk menjualnya ke perusahaan atau tidak. Mereka juga tetap punya hak, untuk mengurus surat kepemilikan lahan,” ujarnya.

Mengenai ganti rugi lahan yang tidak jelas dan tumpang tindih kata anggota Komisi I DPRD Mura lainnya, H Zainudin Anwar, diduga terjadi karena ada oknum tertentu yang mengatasnamakan pemilik lahan. Selain itu menurutnya,  ada makelar lahan sehingga ganti rugi tidak sesuai dengan yang ditawarkan dengan perusahaan.

” Bila ada oknum yang bermain, maka seharusnya dapat disikapi secara hukum tentunya, setelah musyawarah dan mufakat tidak tercapai,”  ujarnya yang juga di dukung anggota dewan yang lain.

Selama ini sambungnya, masyarakat yang akan menguruskan surat tanah milik pribadi terhambat, karena harus menghadirkan perusahaan. Hal itu tegas Zainuddin, jelas melanggar aturan. “Masyarakat berhak mengurus suratnya sendiri, sebagai milik pribadi tidak ada urusan dengan perusahaan, walaupun dalam wilayah HGU perusahaan,” tegasnya.

Sementara itu Asisten I Pemkab Mura, Ali Sadikin berjanji akan segera menginvetarisasi lahan milik warga, yang disengketakan dengan perusahaan.  ” Kita inventarisir permasalahan yang ada, akan kita pelajari dan bersama akan kita cari solusi penyelesaian terbaik,” tukasnya.

 

TEKS               : FAISOL

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster