Bahaya Laten Iklan Rokok

 311 total views,  2 views today

Ilustrasi Rokok

Ilustrasi Rokok | Kompas

Era kebebasan seringkali membuat sebagian orang lepas kendali. Seolah arti kebebasan, diterjemahkan tanpa tanggungjawab moral. Parahnya, media massa, khusunya media cetak teah salah memaknai kebebasan itu. Akibatnya, sejumlah iklan, sebut saja iklan rokok yang seharusnya tidak boleh di halaman depan, terlibas oleh kepentingan modal.

*Melanggar PP No. 109 Tahun 2012

PALEMBANG, KS-Menyikapi ulah media cetak yang belakangan secara blak-blakan memasang iklan rokok di halaman depan mendapat kritik tajam dari sosiolog Universitas IBA Palembang, DR Tarech Rasyid, M.Si. Menurut Koordinator Sekolah Demokrasi ini, pemasangan iklan rokok, apalagi di halaman depan, selain telah mencerabut ha-hak publik, juga melanggar tata nilai pers itu sendiri. Menurut doktor dari Universitas Padjajaran Bandung ini, kaitannya dengan iklan rokok di media cetak ini, menurut Tarech ada dua hal yang selalu bertentangan. Pertama, setiap perusahaan dipastikan ada upaya promosi agar produk yang dikeluarkan dapat dikenal oleh publik.

“Kalau sudah dikenal, saat itulah perusahaan akan menangguk keuntungan sebesar-besarnya tanpa menimbang apakah iklan itu akan merusak moral masyarakat atau tidak. Inilah wajah kapitalisme yang acapkali tidak pernah memikirkan akkibat buruk dari iklan, termasuk iklan rokok yang di pasang di koran. Halaman depan lagi,” tegasnya. Tapi di sisi lain, dalam setiap rokok, ada tulisan tentang bahaya merokok. Tetapi faktanya tidak ada sanksi apapun bagi yang merokok. Sebenarnya, menurut Tarech, pesan moral “bahaya merokok” yang ditulis itu hanya kamuflase saja. Sebab, perusahaan sudah mengetahui tentang bahaya rokok, tetapi masih juga dilakukan promosi. “Itu kan namanya setandar ganda. Di satu sisi kampanye moral bahaya rokok, tetapi promosi rokok yang juga mengandung racun. Inilah wajah kapitalisme kita yang tidak lagi menghitung moralitas lagi,” ujarnya kepada Kabar Sumatera, tadi malam, Jumat (7/12).

Melanggar Etika Moral

Tentang iklan rokok setengah halaman di sejumah media cetak, menurut Tarech sudah melanggar etika moral media massa. Sebab menurut Tarech ideologi dasar media massa adalah mengusung moralitas dan bertanggungjawab mendidik pembaca. Kalau kemudian dengan alasan ingin menangguk untung dari iklan, lantas media cetak meletakkan iklan rokok yang jelas-jelas mengandung racun di halaman depan, sama artinya itu media cetak telah menghianati ideologinya sendiri. “Bagaimana media massa akan mendidik pembaca kalau ternyata semangat yang dibangun di dalam otak pengeleolanya media sebatas uang tanpa menimbang efek moral. Hancurlah negara kita. Itu namanya media telah ikut merusak moral warga negara,” tegasnya.

Namun Tarech menyadari, kalau  hidup matinya media massa memang dari iklan. Tetapi menurut Tarech, pengelola media massa juga harus menimbang efek moral dari “iklan beracun” itu. “Saya kira banyak iklan yang bisa disinergikan dengan ideologi media massa. Maksud saya silakan media menangguk iklan. Tapi kalau iklan yang berdampak buruk bagi warga negara, dalam hal ini pembaca, seharusnya pengelola media juga harus melakukan evaluasi. Dalam soal ini kembali kepada pijakan dasar media itu dibangun. Kalau dari awal semangat kapitalistik ya sudah, tidak ada lagi pengawasan moral. Tetapi itu sama artinya media atekah membunuh ideologi media massa yang harus ikut bertanggungjawab mendidik moral masyarakat,” tegasnya.

Melanggar PP No. 109 Tahun 2012

Iklan rokok setengah halaman di media cetak di sebagian Indonesia, melanggar PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.  Sampai-sampai di Aceh keluar sebuah petisi yang mengutuk keras tentang iklan rokok setengah halaman di sebuah media di provinsi itu.

Dalam pasal Pasal 2 ayat 2.b, disebutkan, penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, harus melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau.

Sementara di Pasal 26 ayat 2 disebutkan pengendalian iklan produk tembakau dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang, yang diperjelas dalam Pasal 28 tentang iklan produk tembakau tidak diletakkan di sampul depan dan/atau belakang media cetak, atau halaman depan surat kabar.

Melihat itu, kontan saja di tengah meriahnya Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49 dan gencarnya upaya pemerintah mengaksesi Framework Convention Tobacco Control (FCTC) beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan demikian marah. Sebab ketika itu ada sebuah surat kabar nasional justru memampangkan iklan rokok Bertulis Clavo PREMIO filter di halaman depan. Surat kabar tersebut menyelinap di antara surat kabar lainnya yang dibagikan pada tamu undangan HKN di lapangan Monas, beberapa waktu lalu.

“Saya tidak tahu siapa yang membagikan ini, yang pasti jelas bukan panitia, sudah ini saja yang dibaca nih, lihat tulisan positifnya saja merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sambil menunjukkan kalimat peringatan yang tertera di bawah iklan tersebut.

Sementara itu, Nurhayat Arif Permana, Konsultan Media di Sumsel mengatakan, sebagai insan pers, salah satu penyair di Sumsel ini menegaskan, dirinya ingin mengingatkan kepada sejumlah pengelola media massa terutama di Sumsel, agar jangan sampai kebablasan. Sebab, menurut Arif surat kabar bertugas mencerahkan dan mencerdaskan publik. “Artinya, kalau surat kabar sudah dikuasai oleh bisnis, maka fungsi Pers itu sendiri akan hilang,” tegasnya.

Soal adanya beberapa media yang menerbitkan iklan rokok di halaman pertama, Arif menilai hal itu telah merampas hak publik yang kemudian hilang oleh iklan rokok. Media sebagai pilar dan tonggak demokrasi menurut Arif, harus benar-benar dijalankan sehingga fungsi media massa dapat sesuai dengan fungsinya, sebagai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. “Jika seandainya media itu sudah dimasuki oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, maka media tersebut telah merugikan publik di provinsi ini,” tambahnya.

Benahi Dulu Pengelolanya

Bagi Arif, media massa akan sangat sulit melakukan pengawasan jika para pengelola media massa tidak bisa melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. “Bagaimana kita mau di sebut sebagai kontrol sosial? Kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol diri. Artinya, saya pribadi tidak mendukung adanya beberapa media yang melakukan kesalahan dalam kode etik jurnalistik, dengan memasang iklan rokok di halaman depan,” ujarnya.

Arif juga menyebut sejumalh media massa di Palembang, dalam group besar. “Kalau boleh saya berpendapat ada beberapa koran harian yang berinduk dengan Grup di Indonesia. Diantara mereka, telah melanggar hak publik iklan. Persoalan ini juga pernah saya alami sebelumnya. Tidak boleh lebih dari ¼ halaman. Kalaupun ada Banner tidak boleh setengah halaman. Semua ada aturannya. Kita sebagai pembaca mau beli koran harganya tiga ribu rupiah, bukan mau beli iklan rokok,” tegasnya.

Arif menyebut, ada sejumlah media yang tergabung di grup besar di Indonesia, tetapi masih menggaji wartawannya kecil. “Ada yang bilang kepada saya, Bang, kalau abang mau, silakan bongkar saja media itu. Itu artinya, omong kosonglah Pers mau mencerdaskan, kalau ternyata di dalam pengelolaannnya tidak bermoral. Kalau ternyata di dalam pengelolaan media massa sudah seperti itu, taik kucinglah, mau bicara soal moral. Benahi dulu moralitas pengelola medianya, baru bicara pencerdasan!” ujarnya.

Telanjang di Depan Masjid

Seiring dengan itu, Ketua Alinasi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang, Darwin Syarkowi mengatakan memasang iklan rokok di halaman depan, sama halnya seseorangf telanjang bulat di halaman masjid. “Saya tidak bisa buat perumpamaan lain kecuali Anda telanjang di depan masjid, itu sama dengan iklan rokok di halaman depan,” ujarnya kesal.

Bagi Darwin, kehidupan media massa harus dari iklan menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi moralitas media massa juga tetap dikedepankan, tanpa harus ikut-ikutan meracuni publik. “Saya jelas tidaj setuju dengan iklan rokok di halaman depan. Itu tamparan terhadap media massa. Ini namanya merusak citra sendiri. Ya sama menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” ujar mantan aktifis Teater Kreta Palembang ini.

Terpisah, Aspani Yaslan, wartawan senior di Sumsel juga menyayangankan adanya beberapa media cetak yang melakukan hal yang tidak pantas dilakukan. Iklan rokok setengah halaman di halamnan depan, telah mencoreng nama media yang merupakan informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dan itu sangat tidak etis. “Jangan sampai kita sebagai pelaku media lupa bahwa kita harus mencerdaskan publik, bukan memanfaatkan publik untuk kepentinmgan-kepentingan seperti iklan di hal depan tersebut. Di sini saya mengingatkan teman-teman untuk bisa menjaga lembaga pers yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia ini,” tegasnya.

Lain halnya dengan Suryana, jurnalis Sriwijaya TV Palembang. Menurutnya, soal iklan rokok setengah halaman di media cetak, Surya mengaku tidak begitu paham.  Sebab, aturan di media cetak dan elektronik berbeda. “Kalau kita di media elektronik, kalau ada iklan yang berbau negatif atau yang ada efek buruk, kita siarkan saat jam-jam malam. Kalau jam malam hanya orang-orang dewasa yang menonton,” tegasnya.

Menilai iklan rokok setengah halaman depan di media cetak, Surya mengataan kalau dilihat secara moral, hal itu sangat tidak mendukung proses poencerdasan pembaca. “Artinya, sebagai media informasi, yang berfungsi sebagai pendidikan dan kontrol sosial, media cetak harus bisa membatasi. Apalagi di halaman depan, yang jelas-jelas dilihat oleh pembaca pertama kali,” ujarnya.

Jika melihat Fungsi dan peranan pers berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Sementara Pasal 6 UU Pers menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahuimenegakkkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi( the fourth estate) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif , serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif.

 

 

TEKS : AHMAD MAULANA/RINALDI SYAHRIL

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster