KPK Harus Didukung

 323 total views,  2 views today

KPK

KPK

HINGGA hari ini korupsi terbukti tak lenyap dari negeri ini seiring dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Sebaliknya, di era reformasi ini, beragam kasus besar tindak pidana korupsi justru menyeruak dan menjadi konsumsi publik lewat pemberitaan media.

Kalau di awal reformasi, ada kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara lebih dari seratus triliun rupiah, setelah 15 tahun gerakan politik yang mengantarkan Indonesia ke era demokrasi itu berjalan, kasus-kasus korupsi tak kunjung surut.
Di  antara kasus-kasus yang menarik perhatian publik itu adalah mega skandal bailout atau dana talangan Bank Century; dugaan korupsi terkait pengadaan simulator surat izin mengemudi dengan tersangka Irjen Pol Djoko Susilo; dugaan korupsi terkait pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar; serta dugaan korupsi terkait kegiatan di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  (SKK Migas) dengan tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
Para  pelaku tindak kejahatan ini pun beragam. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka tidak hanya datang dari lingkungan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi juga kalangan pengusaha/swasta.

Dalam sembilan tahun terakhir (2004-31 Oktober 2013), KPK mencatat setidaknya ada 391 orang pelaku korupsi termasuk 114 pejabat Eselon I, II dan III, 73 anggota DPR dan DPRD, 90 orang dari unsur pengusaha/swasta, 35 wali kota/bupati dan wakil bupati, sembilan gubernur, sembilan hakim, dan empat duta besar. Padahal bangsa ini  menggantungkan harapan besar pada KPK dalam menuntaskan kasus-kasus besar seperti mega skandal dana talangan atau bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

Kita mengharapkan KPK benar-benar bisa diandalkan.  Sebab kegagalan KPK dalam mengungkap kasus Bank Century akan berdampak besar dan menempatkan negeri kita sebagai negeri kelas rendahan yang tak mampu mengatasi persoalan. Untuk itu  perlu  kesadaran kolektif dan dukungan konkret masyarakat pada visi dan  misi komisi ini. Dukungan tersebut diperlukan karena, seperti pernah disinyalir Bung Hatta, perilaku korup sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia sehingga tidak mudah diperangi. Para tokoh antikorupsi seperti Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (1998-2008) Teten Masduki dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif pun mengakui hal itu. Menurut  Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga melihat potensi ancaman terhadap gerakan antikorupsi justru datang dari tradisi permisif masyarakat seperti pemberian “uang Ingot-ingot”, “hepeng parkopi”, “hepeng pataruon” dan “hepeng per sigaret” di Medan  atau “duwit meneng”, dan “duwit giring” di Surabaya, serta jalan pintas dengan memberikan “uang damai” untuk menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas.

Di tengah tantangan kultural semacam itu, pembongkaran kasus-kasus korupsi oleh KPK menumbuhkan optimisme bagi masa depan bangsa namun partisipasi masyarakat dengan senantiasa menjalankan prinsip kejujuran dan menjaga integritas pribadi dan keluarganya juga menjadi kunci bagi keberhasilan Indonesia keluar dari kubangan korupsi.  Semoga berhasil.

(Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster