Wapres dan Kasus Century

 311 total views,  2 views today

Boediono Wakil Presiden Indonesia

Boediono Wakil Presiden Indonesia

PERKEMBANGAN  kasus Bank Century terus menggelinding.  Hari-hari ini, Wakil Presiden Boediono dijadwalkan dipanggil oleh Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR. Tetapi tampaknya Boediono menolak  karena dia menilai hal itu dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang kini sedang berlangsung di  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat.
Menurut dia Pak Boediono berkomitmen membantu KPK menuntaskan masalah Century, dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun.

Di sisi lain kita mengharapkan proses politik di DPR sudah selesai dengan keputusan menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Tugas Timwas, sesuai keputusan Paripurna DPR, adalah mengawasi para pengak hukum.
Sedangkan pemanggilan kepada pihak-pihak lain, apalagi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK, adalah tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan Paripurna DPR dan berada di luar kewenangan Timwas.
Padahal sebelumnya  telah ada  kesepakatan Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century untuk memanggil Wakil Presiden Bediono guna menghadiri rapat timwas pada 18 Desember 2013.
Padahal kita mengetahui  dengan kehadiran Wapres Boediono di rapat Timwas Century, maka anggota Timwas dapat mengklarifikasi tindakan Boediono terkait putusan mengeluarkan dana talangan Bank Century ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Bukan hanya kita, sudah sangat lama rakyat di negeri ini mengharapkan permasalahan Bank Century dapat tertuntaskan dengan setuntas-tuntasnya. Sebab kerugian Negara yang ditimbulkan atas kasus ini mencapai triliunan rupiah. Seyogyanya kalau kita benar-benar mengedepankan supremasi hukum dan tidak mempolitisasinya, maka penegakan hukum itu tidak boleh pandang bulu. Dengan demikian akan diketahui dan dapat ditemukan siapa yang salah dalam kasus tersebut dan mendapatkan sanksi hukuman yang layak. Bukan hanya itu penegakan hukum yang tanpa pandang bulu tersebut juga akan menjadikan efek jera bagi pelakunya tak peduli siapapun pejabat Negara itu. Kita korupsi, kolusi dan nepotisme dapat diberantas dari negeri ini maka kemakmuran dan kesejahteraan, insya Allah bukan hal utopis untuk dicapai. Moga demikian.

(Sarono P Sasmito)

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster