Suban IV Milik Muba

 322 total views,  2 views today

muba

*Gugatan Pemkab Muba Dikabulkan

SEKAYU, KS-Setelah menunggu selama satu tahun proses persidangan kasus Suban IV, akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Sekayu, melalui amar putusannya yang dibacakan, kemarin memutuskan sumur gas Suban IV, masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

PN Sekayu juga mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba yang diwakili Bupati Muba, H Pahri Azhari. Majelis hakim PN Sekayu dalam amar putusannya menyatakan bahwa kesepakatan antara Pemkab Musi Rawas (Mura) dan Pemkab Muba, yang dimediasikan Gubernur Sumsel tanggal 14 Januari 2013 tentang lokasi sumur gas Suban IV  adalah sah, mengikat, dan berharga.

“ Menyatakan jual beli dan atau pembebasan ganti rugi lahan, seluas kurang lebih satu hektar dan berikut tanam tumbuh yang diatasnya antara penggugat (Pemkab Muba) dan Turut Tergugat II (H Yahya Bin Masajid), adalah sah secara hukum,” kata Ketua Majelis Hakim PN Sekayu, kemarin.

Diterangkan pula, sejak terjadinya kesepakatan tertanggal 14 Januari 2013 tersebut, maka keberadaan Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Karenanya majelis hakim memerintahkan kepada tergugat III (Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI-red) dan tergugat IV (Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah,  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk mencabut Permendagri Nomor 63 Tahun 2007.

Majelis hakim juga menegaskan,  perbuatan tergugat I sampai V yang menyatakan lokasi sumur gas Suban IV, berada dalam wilayah Kabupaten Mura, setelah adanya kesepakatan tanggal 14 Januari 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

“Menyatakan bahwa perbuatan  tergugat I, dan II yang menyerahkan dana hasil dari produksi sumur gas Suban IV kepada tergugat V (Pemkab Mura), yang dilakukan setelah terjadinya kesepakatan tanggal 14 Januari 2013, adalah merupakan perbuatan melawan hukum,” tegas majelis hakim.

“ Menghukum tergugat V, untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas dana alokasi dari lokasi sumur gas Suban IV, yang telah diterimanya setelah terjadinya kesepakatan tanggal 14 Januari 2013 tersebut secara tunai,” ucapnya.

Majelis hakim juga menghukum para turut tergugat yakni Pemprov Sumsel dan H Yahya Bin Masajid, PT Conoco Philips, untuk tunduk dan taat atas putusan tersebut.  “ Menghukum para tergugat dan para turut tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 5.861.000. Dan menolak gugatan penggugat, untuk selain dan selebihnya,” ungkap Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya .

Sementara itu, kuasa  hukum Pemkab Muba, Alamsyah Hanafiah SH yang dibincangi usai persidangan menyebut, gugatan kliennya atas kepemilikan Suban IV tersebut sudah diproses sejak 3 Desember 2012 dan diputuskan 3 Desember 2013.

Menurutnya, berdasarkan putusan PN Sekayu, Pemkab Mura diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada kliennya, Pemkab Muba atas dana alokasi dari sumur gas Suban IV, yang telah diterima Pemkab Mura setelah 14 Januari 2013, secara tunai.

Menurutnya, Permendagri Nomor 63 tahun 2007 sesungguhnya telah dibatalkan sejak Undang-Undang (UU) tentang Muratara dibuat. Pada UU Muratara, dinyatakan Suban IV, berada di wilayah Muba.

“Keputusan PN Sekayu ini, memiliki kekuatan hukum tetap. Maka Pemkab Mura, harus mengembalikan uang dari hasil bagi hasil migas yang telah diterima dari Suban IV secara tunai,” tukasnya.

TEKS              : BAGUS SANTOSO

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster