Parpol Dideadline Sampai 27 Desember

 235 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

*Serahkan Rekening Kampanye

PALEMBANG, KS-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), mendeadline partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, untuk melaporkan rekening kampanye paling lambat 27 Desember.

Laporan tersebut menurut Komisioner KPU Sumsel Divisi sosialisasi, Ahmad Naafi, adalah laporan awal dana kampanye yang masuk dalam rekening parpol. “Hingga hari ini (Rabu), kami baru menerima laporan rekening dana kampanye awal, dari dua parpol,” kata Naafi ketika dibincangi, Rabu (4/12).

Kedua parpol tersebut menurut Naafi yaitu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara 10 partai yang lain pihaknya telah mengingatkannya untuk segera menyerahkan ke KPU Sumsel.

Naafi mengatakan dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 setiap partai politik diharuskan melaporkan rekening dana kampanye kepada KPU terhitung sejak ditetapkannya partai politik tersebut sebagai peserta Pemilu.

Ia mengatakan dalam aturan tersebut menjelaskan tiga kewajiban Partai Politik dalam pelaporan rekening dana kampanye yakni melaporkan rekening dana kampanye awal. Kemudian melaporkan penerimaan dana kampanye tahap awal dan selanjutnya melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Untuk pelaporan rekening dana kampanye memiliki batas akhir penyerahan pada 2 Maret 2014 mendatang. Sedangkan untuk laporan penerimaan dana kampanye awal partai politik tahap pertama dimulai sejak 27 Desember 2013 ini. “Tahap berikutnya laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye terhitung 15 hari setelah pemungutan suara dilaksanakan,” ujarnya.

Naafi menegaskan, laporan rekening dana kampanye sangat penting untuk menjaga akutanbilitas sebuah partai politik. Hal ini karena yang masuk dalam rekening dana kampanye tidak hanya partai politik saja, melainkan para calon legislator juga harus melaporkan dananya ke KPU melalui rekening parpol.

“Rekening dana kampanye ini tidak boleh dicampur dengan rekening lainnya. Rekening dana kampanye tersebut akan diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU dan dapat diketahui jumlah arus keluar masuk dana ke partai politik,” ujarnya.

Teknisnya, lanjut dia, setiap arus keluar masuk dana kampanye harus tercatat dalam rekening tersebut. Tidak hanya itu, calon legeslator yang memasang satu baliho pun harus melaporkannya.

 

Dalam laporan rekening dana kampanye tersebut, KPU akan melihat apakah penerimaan dana kampanye sesuai dengan aturan yang belaku mulai dari besaran hingga sumber dananya. Jumlah dana kampanye yang boleh disetorkan oleh perorangan maksimal sebesar Rp 1 miliar dan kelompok sebesar Rp7,5 miliar.

Sumber dana juga harus jelas tidak boleh dari dana pemerintah, BUMN, BUMD ataupun bantuan dana dari negara asing. Naafi menegaskan, bagi partai politik yang tidak melaporkan rekening dana kampanye dan penerimaan dana kampanye tahap pertamanya akan dikenakan sanksi tegas yakni dicoret dari keikutsertaan dalam pemilihan umum.

“Jika Parpol tidak menyerahkan rekening awal hingga 27 Desember, memang tidak ada sanksinya. Tetapi jika partai politik tidak melaporkan rekening dana penerimaan terpaksa kita coret karena tidak melaporkan rekening dana kampanye. Padahal sudah disosialisasikan dan diberi peringatan hingga batas akhir kita coret,” tukasnya.

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR         : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster