Birokrasi Perlu Diperbaiki

 202 total views,  2 views today

Ilustrasi | esq-news.com

Ilustrasi | esq-news.com

PALEMBANG, KS-Buruknya kualitas pelayanan publik selama ini, salah satu penyebabnya adalah kinerja birokrasi. Karenanya menurut  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan & RB), Azwar Abubakar, kinerja birokrasi di Indonesia termasuk Sumsel perlu diperbaiki.

Kinerja birokrasi ini sebutnya, perlu di reformasi. Reformasi ini, untuk  menciptakan iklim birokrasi menjadi lebih baik di hari-hari mendatang. “Ada sembilan langkah untuk reformasi birokrasi di Indonesia, yakni penataan struktur organisasi pemerintahan, penataan jumlah dan distribusi PNS, “ jelas Azwar yang dibincangi usai mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, di Hotel Arista, Palembang, Selasa (3/12).

Selain itu sambung Azwar, perlu dilakuan pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi. Kemudian peningkatan pelayanan publik, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan PNS, dan efisiensi belanja pegawai.

“ Sembilan langkah ini, akan terwujud jika para aparatur negara menjalankan reformasi birokrasi,  yang pokok utama masalah adalah korupsi. Mengapa demikian, karena birokrasi yang sehat dan baik, merupakan pondasi utama dalam menegakkan suatu bangsa dari kebobrokan yang sering terjadi selama ini,” ungkap Azwar.

Selain itu, ia menambahkan, perizinan perlu diaudit karena keberadaannya masih banyak yang kurang efektif.  Sehubungan dengan itu, pihaknya bersama BPK akan mengaudit perizinan. Selama ini mengenai perizinan, masih belum transparan sehingga masyarakat dan pengusaha kadang-kadang tidak mengerti dan terlalu banyak yang seharusnya tidak begitu perlu.

“Begitu juga bagi pengusaha pemula, perizinannya sama dengan yang sudah mapan padahal itu harus dibedakan. Karenanya, kita akan me reformasi keberadaan perizinan termasuk dalam melakukan audit, “ tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengatakan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sudah diatur dalam undang-undang, sehingga harus diutamakan pemerintah. Selain itu, dengan adanya pelayanan yang baik, maka peningkatan pembangunan serta ekonomi akan semakin berkembang. “ Kesemuanya itu dilakukan sesuai dengan manajemen berbasis kinerja yakni perencanaan, pengukuran, laporan, evaluasi, dan hasil kerja,” ujar Alex.

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster