Warga Ancam Tutup Jalan

 349 total views,  2 views today

Demo massa Desak Izin PT AKL dan PT GSSL Dicabut

Demo massa Desak Pemerintah Izin PT AKL dan PT GSSL Dicabut

*Desak Izin PT AKL dan PT GSSL Dicabut

MUSIRAWAS, KS-Untuk yang kedua kalinya, ratusan masyarakat Kecamatan Muara Beliti dan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), mendatangi Kantor Bupati Musirawas (Mura), Senin (2/12).  Sama seperti tuntutan sebelumnya, mereka mendesak Bupati Mura, Ridwan Mukti mencabut izin PT Agro Kati Lama (AKL) dan PT Gunung Sawit Selatan Lestari (GSSL).

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat (Formas) Muara Beliti dan TPK ini, juga mendesak orang nomor satu di Mura itu menyelesaikan sengketa lahan antara warga dua kecamatan tersebut dengan kedua perusahaan itu.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka akan menutup jalan akses menuju kedua perusahaan tersebut.  “Kami mendesak bupati Mura, untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan ini. Jika tidak, kami akan memblokir jalan akses menuju PT AKL dan PT GSSL,” ancam Tomi Mafinal, koordinator aksi.

Tomi menerangkan, masyarakat juga meminta PT AKL dan PT GSSL, untuk mengembalikan lahan milik warga yang sudah di jual belikan oleh oknum tak bertanggung jawab. “Kedua perusahaan itu, juga harus membayar ganti rugi tanaman milik warga yang rusak akibat pembukaan lahan oleh kedua perusahaan tersebut,” desaknya.

Tak hanya itu, kedua perusahaan ini ungkap Tomi, juga harus memperjelas lahan plasma seperti putusan Gubernur Sumsel dan Bupati Mura sebelumnya.

Menanggapi tuntutan ini, Asisten II Setda Mura Syaiful Ibna didampingi Kabag Tapem Suryadi, Kepala Dinas Perkebunan Ramdani, Kepala Dinas Kehutanan Nawawi, Camat Muara Beliti, Camat TPK, Kapolsek Muara Beliti saat berdialog dengan warga berjanji akan menelusuri data-data yang diajukan warga, sebelum mengambil kebijakan terkait penyelesaian konflik lahan antara warga dengan kedua perusahaan tersebut.

“Kedua perusahaan tersebut, belum tentu bisa operasional. Karena izin akan diberikan jika masyarakat bersedia melepaskan lahannya atau di jual ke pihak perusahaan,” kata Syaiful.

Ia menerangkan, masyarakat berhak untuk menolak ganti rugi yang diberikan perusahaan terhadap lahan yang akan dibebaskan. “Kalau ada oknum yang menjual belikan lahan warga, tentu ini perlu diselidiki,” ucapnya.

Masyarakat pun dimintanya untuk berhubungan langsung dengan camat dan kepala desa, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Namun kita akan mengundang kedua perusahaan tersebut, untuk bertemu langsung dengan warga. Jadi, kita minta warga untuk bersabar dulu,” tukasnya.

TEKS              : FAISOL

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster