Honorer di Pemprov Sumsel Berlebihan

 261 total views,  2 views today

Kantor Gubernur Sumatera Selatan

Kantor Gubernur Sumatera Selatan

PALEMBANG, KS-Hasil evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), ternyata jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), berlebihan. Banyaknya jumlah honorer ini, dinilai sebagai pemborosan.

Hasil evaluasi Kemendagri ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Ishak Mekki, kemarin.  Menurut Ishak,  tim dari Kemendagri, sudah memberikan laporan secara lisan dari hasil evaluasi mereka terhadap kinerja Gubernur Sumsel lima tahun kebelakang.

“Hasil evaluasi itu, disebutkan kalau kinerja aparatur di Sumsel belum maksimal. Jumlah honorer di lingkungan pemprov yang mencapai 1000 orang, dinilai berlebihan, sehingga dianggap pemborosan. Namun laporan secara tertulis belum kita terima,” kata Ishak.

“Dalam laporan itu juga, mereka meminta kita untuk memaksimalkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, tenaga honorer ini sebenarnya tetap dibutuhkan, bahkan di daerah juga banyak tenaga honor yang diangkat menjadi PNS,” sambungnya.

Tak hanya persoalan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Sumsel, yang mendapatkan sorotan.  Persoalan aset pemprov, yang belum bersertifikat juga menjadi bahan evaluasi.  Namun sebut Ishak, itu tidak masalah. Karena, aset milik pemprov yang belum bersertifikat itu, saat ini sedang dalam proses.

Ishak juga menjelaskan,  jabatan pejabat eselon yang masih di isi pelaksana tugas (Plt) seperti jabatan sekda,  dan lainnya juga menjadi catatan. Begitu pun dengan kondisi infrastruktur yang buruk.  “Namun, itu semua akan diperbaiki. Kedepan kita menargetkan 75 persen, jalan di Sumsel akan mulus,” tegasnya.

Terus, masalah penyelesaian tata ruang,  juga diminta agar secepatnya diselesaikan. Karena, ini menyangkut investasi di Sumsel. “Memang dari target RPJMP yang ditentukan ada yang tercapai tapi ada juga yang tidak tercapai. Untuk yang belum tercapai, kita diberikan cacatan agar jangan terjadi lagi, ” urainya.

Sementara untuk penerimaan pajak alat berat. Ini, juga belum tercapai tapi ini segera kita  tuntaskan dalam waktu yang tidak lama salah satunya  belanja barang. Karena,  berdasarkan evaluasi banyak barang yang rusak. “Jadi, kita minta masing-masing SKPD agar target ini segera dilaksanakan, karena ini sudah diminta Tim Kemendagri, ” tukasnya.

TEKS              : IMAM MAHFUDZ ALI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster