Tidak Berbenturan dengan Berobat Gratis

 301 total views,  2 views today

jkn

*Program Jaminan Kesehatan Nasional

PALEMBANG, KS-Walaupun Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akan di berlakukan mulai 1 Januari 2014, namun pelaksanaannya di jamin tidak akan benturan dengan program berobat gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).

Keyakinan itu disampaikan Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, Rabu (27/11) di ruang kerjanya. Anita menyebut,  program JKN yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut, bersifat wajib bagi seluruh provinsi di Indonesia.

Sementara program berobat gratis atau jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Sumsel semesta, akan mem back up masyarakat Sumsel yang belum mendapatkan jaminan kesehatan lainnya.

Program  Jamkesmas sudah berjalan di Sumsel, walaupun program berobat gratis ini masih terkendala belum sempurnanya pelaksanaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Namun nantinya, bisa teratasi,”ungkap politisi Partai Golkar ini.

“Antara program berobat gratis dan JKN, tidak akan tumpang tindih. Program JKN itu, untuk satu keluarga ditanggung lima orang. Preminya ditanggung oleh pemerintah daerah. Ini berbeda dengan program berobat gratis, yang pembayarannya menggunakan sistem klaim. Berobar gratis, meng cover masyarakat Sumsel yang belum masuk jaminan kesehatan lainnya,” ucapnya.

Anita menambahkan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Sumsel masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan JKN. Jika preminya memang dibayarkan oleh daerah, Sumsel kemungkinan belum bisa melaksanakannya. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel 2014, sudah akan ketok palu.

Sementara untuk anggaran pembayaran klaim JKN jelas Anita,  belum di anggarkan di APBD Sumsel 2014. “Kasus Sumsel ini, sama seperti di Jawa Tengah (Jateng). Mereka juga melaksanakan program berobat gratis, dan APBD nya segera disahkan. Karenanya, perlu ada aturan jelas terhadap pelaksanaan JKN tersebut,” tukasnya.

Sebagai informasi, JKN adalah program jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Dalam program ini, pelaksanaanya diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas.

Dalam program yang dilaksanakan per 1 Januari 2014 itu,  pelaksananya adalah BPJS yang merupakan lembaga trasformasi dari PT Askes,  dan PT Jamsostek. Untuk menjadi peserta JKN,  harus mendaftarkan diri dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan Cabang terdekat dari domisili peserta.

Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI

Teks     : Dicky Wahyudi
Editor  : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster