Perbaikan DPT Invalid NIK Lamban

 223 total views,  4 views today

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Tetap (DPT)


PALEMBANG, KS-Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legisltaif (Pileg) Sumsel, masih belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), terkesan tertutup dan lamban dalam proses penyelesai DPT invalid nomor induk kependudukan (NIK).

Padahal, deadline perbaikan di tingkat provinsi pada 2 Desember nanti, berarti kurang dari seminggu lagi. “Ya hasil koordinasi kita bersama KPU Sumsel, ternyata masih ada masalah pada 800 ribu DPT invalid NIK di Sumsel,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Divisi Pengawasan, Kurniawan ketika dibincangi, Selasa (26/11).

Ia menyebut, hasil verifikasi faktual kelapangan ternyata masih ada pemilih terdaftar belum memiliki NIK atau NIK tak standar, tapi ada juga pemilih yang tak memiliki NIK tapi setelah ditemui secara langsung ternyata ada NIK nya. “Ini hasil temuan kita, nah KPU kami harapkan melakukan pengecekan kembali agar benar-benar valid,” ujarnya.

Dijelaskan Kurniawan, metode yang digunakan KPU Sumsel dalam melakuakn pengecekan pemilih invalid NIK ini, masih manual sehingga membutuhkan waktu. Harusnya bisa lebih cepat dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat

“Memang telah terjadi penurunan data Invalid NIK, seperti Palembang yang awalnya lima ribu sekarang tinggal satu ribu. Kami tidak pegang data, semua data bersumber dari KPU Sumsel. Makanya, kami mendesak segara di validkan karena waktunya sudah mepet,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel, Aspahani mengatakan pihaknya masih melakukan pencermatan terhadap apa yang dilakukan KPU kabupaten/kota terkait proses perbakan DPT yang invalid. “Pasalnya, data tidak bisa diakses langsung karena pasword ada di kabupaten/kota,” katanya.

Menurutnya, KPU Sumsel tetap berpijak pada data yang lama yakni 800 ribu DPT invalid dan terbanyak ada di Kabupaten Empat Lawang, OKI, serta Banyuasin. KPU tegasnya, memang belum bisa menginformasikan data valid yang baru, karena itu kewajiban di level kabupaten/kota.

“Nanti setelah dilaporkan 30 November, barulah kita akan tahu jumlahnya dan secara kewajiban mereka harus membuat berita acara itu, karena 2 Desember harus sudah disampaikan ke provinsi,” tukasnya.

TEKS : DICKY WAHYUDI
EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster