Tekan Percaloan dengan Aturan Baru

 191 total views,  2 views today

Ilst.

Ilst.


PALEMBANG, KS-Tingginya angka percaloan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Palembang, membuat banyak keluhan dari masyarakat. Namun kedepannya menurut Kepala KPPT Palembang, Diankis Julianto, akan ditekan dan di minimalisir.

Caranya kata Diankis, KPPT membuat sejumlah aturan baru untuk menekan praktek percaloan dalam pengurusan izin di KPPT. “Sebenarnya pelayanan di KPPT itu mudah, cepat dan transparan. Sehingga tidak perlu menggunakan jasa pihak ketiga atau calo, untuk kepengurusan izin di KPPT,” jelas Diankis ketika dibincangi, Minggu (24/11).

Namun sebut Diankis, sejak Agustus lalu pihaknya telah membuat aturan baru, terkait surat kuasa pengurusan izin dan non perizinan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan praktik percaloan. “Dengan adanya peraturan tersebut, kami pastikan tidak akan ada percaloan di KPPT,”ucapnya.

Diankis mengatakan, sistem yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat menyebabkan biaya tinggi, karena mereka mesti membayar kepada orang yang di kuasakan. “Bukan hanya itu, dengan menggunakan calo, masyarakat yang mengurusi perizinan tidak mengetahui betapa mudah, murah dan cepatnya pelayanan di KPPT,”bebernya.

Lebih jauh Diankis menjelaskan, dengan ditetapkannya aturan baru tersebut, maka pengurusan perizinan hanya diberlakukan kepada staf, jika untuk perusahaan. Sementara untuk perorangan, hanya boleh di kuasakan kepada saudara yang tercantum dalam kartu keluarga (KK). “Kebijakan inilah yang menjadi upaya kami, untuk menekan praktik percaloan,”tegasnya.

Diankis menambahkan, petugas KPPT tidak akan menerima berkas tanpa dilengkapi surat kuasa sesuai kreteria. Bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan non perizinan di KPPT, di persilahkan langsung datang dan mencoba urus sendiri sehingga dipastikan pelayanan mudah, cepat dan transparan serta murah.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan KPPT Palembang, Amiruddin mengatakan, tarif pengurusan izin sangatlah murah jika diurus sendiri. “Misalnya izin gangguan untuk lahan seluas 40 meter persegi, hanya di wajibkan membayar retribusi Rp375.000. Sementara melalui calo, berdasarkan informasi yang kami terima dari konsumen, paling murah Rp 900.000 per pelayanan. Padahal tidak semua perizinan membayar, mayoritas gratis,”bebernya.

Oleh karena itu sambungnya, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak mewakilkan pengurusan izin. “Lebih baik urus sendiri, jangan menyuruh orang lain, karena akan merugikan kita sendiri,”tukasnya.

Teks : Alam Trie Putra
Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster