Tak Ada Aturan Putra Daerah

 174 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

MUSIRAWAS | KS-Carateker Bupati Musirawas Utara (Muratara) yang dilantik 23 Oktober 2013 lalu kini dihadapkan dengan segudang tugas. Mulai dari proses menyusun tata pemerintahan.

Kabupaten Muratara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) disahkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2013 tertanggal 10 Juli 2013. Sebagai DOB, Muratara harus menyusun pejabat karir paling tinggi yakni Sekretaris Daerah hingga perangkat atau lembaga teknis pemerintahan tingkat Kabupaten.

Tak dinyana, untuk memilih pejabat eselon 2 yang diduduki Satuan Kerja Perangkat Daerah, Caretaker Bupati Muratara H Akisropi pun banyak mendapat masukan, usulan, dan tekanan perbagai pihak. Bukan tidak mustahil tugasnya itu untuk menentukan siapa nantinya yang akan dilantik.

Informasi yang dihimpun Harian Umum Kabar Sumatera, Jumat (22/11) dari narasumber yang berkantor d lingkungan Pementah Muratara enggan dituliskan namanya berkata, masalah jabatan eselon 2 yang bakal ditempatkan di Muratara tidak mesti putra daerah. Siapapun bisa, asalkan memenuhi syarat sesuai peraturan yang ada.

“Tidak ada peraturan mesti putra daerah. Lagi pun pejabat esselon 2 itu nantinya akan diajukan dulu ke gubernur untuk persetujuan,” cetusnya.

Lalu, bagi pegawau negeri sipil dari Musirawas yang akan pindah ke Muratara kemungkinan Senin 25 November 2013 finalnya. Ada sebanyak 1.000 orang PNS yang bakal pindah ke Muratara.

“Nah, soal SKPD yang akan dibentuk di Muratara, informasinya asisten dua orang, dinas tujuh orang, lembaga teknis seperti badan dan kantor sebanyak lima orang. Tapi ini baru diajukan ke Kemendagri, bila disetujui, mungkin Bupati segera memersiapkan pejabat yang akan menduduki kepala SKPD untuk diajukan ke Gubernur,” ungkapnya.

Terkait menentukan tata pemerintahan ini, H Akisropi Ayub Caretaker Bupati Muratara saat dihubungi ke nomor handphonenya 0811718XXX ternyata tak ada jawaban.

Sementara itu, A Hamid, Humas Presidium Muratara bahkan membantah kalau ada tokoh-tokoh Muratara yang memaksa atau menekan Caretaker Bupati H Akisropi Ayub untuk menduduki jabatan atau posisi eselon II.

“Jika ada warga Muratara asli yang memenuhi syarat di manapun berada dan mau kembali untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu kenapa tidak? Sebab ini harga mati atau dengan kata lain keharusan,” ungkapnya seraya menjelaskan terbentuknya Muratara ini adalah hasil perjuangan bukan pemberian dan Caretaker adalah pemberian.

TEKS:FAISOL
EDITOR:RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster