Panwaslu Tiga Kali Surati KPU

 246 total views,  2 views today

panwaslu
*Penertiban Atribut Kampanye

BANYUASIN, KS-Sejumlah alat peraga atau alat sosialisasi, milik calon anggota legislatif (caleg) dan calon anggota DPD, masih bertebaran terpasang di Banyuasin. Atribut-atribut sosialisasi itu, banyak yang melanggar aturan zona kampanye, seperti yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013.

Namun sampai saat ini, belum ada juga penertiban. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banyuasin sendiri mengaku, mereka sudah tiga menyurati KPU Banyuasin agar melakukan penertiban terhadap atribut sosialisasi yang melanggar aturan tersebut.

“Sejak ditetapkannya zona kampanye di Banyuasin, kita sudah tiga kali menyurati KPU Banyuasin. Namun sampai saat ini, belum ada tanggapan,” kata anggota Panwaslu Banyuasin Divisi Pengawasan, Iswandi ketika dibincangi, Jumat (21/11) di ruang kerjanya.

Ia menyebut, tiga surat yang dilayangkan Panwaslu tersebut berisikan desakan agar KPU segera menertibkan atribut sosialisasi milik caleg, calon anggota DPD dan partai politik (parpol) yang melanggar zona kampanye.

Walau pun begitu bebernya, belum juga ada tindakan dari KPU Banyuasin. Hal itu bebernya, ditunjukkan dengan masih banyaknya atribut sosialisasi dan alat peraga kampanye, yang terpasang di luar zona yang sudah ditetapkan.

Ia menerangkan, Panwaslu tidak bisa mengambil tindakan untuk menertibkan atribut sosialisasi yang melanggar tersebut. Sebab kata Iswandi, berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2013, yang berhak untuk melakukan penertiban adalah KPU dengan melibatkan pemerintah setempat. Sementara Panwaslu menurutnya, hanya memberikan rekomendasi.

Namun sebelum penertiban dilakukan, KPU jelasnya harus terlebih dahulu memperingatkan parpol terkait pemasangan atribut sosialisasi milik parpol atau calegnya yang melanggar. Jika peringatan tidak dipedulikan, barulah tindakan dilakukan.

“Panwaslu sendiri, sudah melakukan inventarisasi mana-mana atribut sosialisasi milik caleg, calon anggota DPD dan parpol yang melanggar. Panitia pengawas lapangan (PPL) dan panitia pengawas kecamatan (Panwascam), sudah kita perintahkan untuk mendata dan memfoto sebagai bukti, kalau alat sosialisasi itu sudah melanggar. Data ini, sudah kita sampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” bebernya.

Iswandi menambahkan, jika memang nantinya KPU Banyuasin dan KPU Sumsel tidak juga melakukan penertiban maka Panwaslu, akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Banyuasin, untuk melakukan penertiban.

Teks : Diding Karnadi
Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster