Pemerintah Mesti Tegas Terhadap Australia

 200 total views,  2 views today

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

PENYADAPAN  yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia dari sisi manapun tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu berbagai pihak mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang semua kerjasama dan bantuan dari Australia sebagai tindakan tegas atas penyadapan yang dilakukan negeri kangguru tersebut.

Langkah pemerintah  menarik dubes RI, dan mengkaji ulang kerja sama dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Australia itu tepat. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan pemerintah Australia yang melakukan penyadapan terhadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat negara lainnya.

Sebelumnya terungkap adanya aktivitas penyadapan telepon terhadap Presiden SBY dan pejabat Indonesia lainnya oleh badan intelijen Australia DSD (kini berubah menjadi Australian Signal Directorate).

Atas kejadian tersebut pemerintah Indonesia akhirnya menarik Dubes RI di Australia sebagai bentuk protes atas tindakan penyadapan negeri kangguru tersebut. Diberitakan, intelijen negeri Kangguru mencoba menguping pembicaraan telepon yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya serta beberapa menteri senior.

Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Edward Snowden dan diterima media penyiaran Australia Broadcasting Corporation serta harian The Guardian itu menyebutkan presiden dan sembilan orang terdekatnya sebagai target pengintipan.

Pengungkapan tersebut muncul saat hubungan bilateral dua negara tengah meruncing terkait tudingan mata-mata sebelumnya dan isu mengenai penanganan manusia perahu yang melewati Indonesia menuju Australia.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signal Directorate, melacak aktivitas telepon seluler Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009 saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjabat sebagai perdana menteri.

Dalam daftar target pengintipan tersebut juga terdapat nama Wakil Presiden Boediono yang pekan lalu berada di Australia, mantan wapres Yusuf Kalla, juru bicara bidang luar negeri, menteri bidang keamanan serta menteri komunikasi dan informasi.

Kita mengharapkan pemerintah terus mengambil langkah-langkah tegas sehingga Pemerintah Australia bias merasakan bahwa bangsa kita memiliki harga diri dan kedaulatan. Kedaulatan bangsa dan Negara tak boleh diremehkan apalagi diinjak-injak Negara lain. Apalagi pelakunya Negara tetangga yang katanya bersahabat. Kondisi seperti ini tak boleh dibiarkan berlama-lama tanpa tindakan apapun. Sebab kalalu harga diri bangsa sudah diremehkan maka efeknya bangsa itu akan kehilangan eksistensinya. Alangkah naifnya kalau Negara dengan jumlah penduduk nyaris mencapai 300 juta jiwa ini dianggap tak ada apa-apanya. Kita harus bangkit. (Sarono P Sasmito)

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster