Kisruh DPT Ancam Demokrasi

 149 total views,  4 views today

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Tetap (DPT)


KISRUH Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih terus mendatangkan pertentangan. Melihat kondisi itu, buntutnya PDI Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengajukan somasi atau nota protes terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui, pascapenetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4 November lalu, sejumlah partai mulai melakukan protes dan gugatan hasil DPT. Ada yang melalui jalur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), seperti rencana Partai Hanura, PPP, dan PDIP, serta ada juga yang langsung melakukan somasi ke KPU, seperti Gerindra.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman mengatakan, partainya telah melayangkan nota protes terkait temuan dugaan daftar pemilih yang bermasalah karena menemukan 3.750.231 daftar pemilih yang diyakini bermasalah.
Melalui nota protes tersebut, Partai Gerindra meminta KPU segera membenahi data bermasalah tersebut serta memastikan tidak ada pemilih ganda dalam pelaksanaan Pemilu 2014. KPU juga diminta melakukan verifikasi langsung ke lapangan atas temuan yang diserahkannya itu.

Di sisi lain Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta partai untuk mencermati secara lebih detail terhadap data tersebut, terutama data pemilih ganda yang ditemukan dari kartu tanda penduduk (KTP) lama atau berasal dari data KTP elektronik (e-KTP). Sebab, tidak tertutup kemungkinan pemilih tersebut memiliki dua nomor induk kependudukan (NIK).Dalam melaporkan data pemilih yang bermasalah tersebut, Husni mengatakan, partai politik dapat langsung menyerahkannya ke petugas KPU daerah tingkat kabupaten/kota.

Ia menambahkan, untuk mempermudah partai politik dalam melakukan pemeriksaan ulang data pemilih bermasalah tersebut, KPU akan menyertakan soft copy yang dapat digunakan partai politik sebagai acuan tetap.Sementara itu, dari Semarang, Jawa Tengah, dilaporkan, sengketa pemilu yang dipicu persoalan DPT rentan mewarnai proses pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Dibanding konflik pendukung, selisih DPT diprediksi jauh lebih rawan dalam memantik persoalan.

Kita mengharapkan KPU dapat meminimalisasi kesalahan-lesalahan tersebut dengan terus melakukan update data serta validasi dengan baik sesuai mekanisme. Terlebih, pelaksanaan pileg masih lama dan DPT bisa saja berubah-ubah karena pengaruh dinamika dan mutasi penduduk ke daerah lain, meninggal dunia, dan lainnya. Di samping itu, pada waktu penetapan DPT semestinya dilakukan penandatanganan berita acara dengan masing-masing ketua partai politik, sehingga kalau terjadi persoalan di kemudian hari, para peserta pemilu tidak komplain dan menggugat. Sebab jika semua persoalan itu tidak tuntas maka pelaksanaan demokrasi di negeri ini akan tercederai. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster