Baru 13 Kabupaten/Kota Sudah Tetapkan

 181 total views,  2 views today

Ilst. Kampanye

Ilst. Kampanye


*Zona Kampanye
PALEMBANG , KS-Walau sudah didesak banyak partai politik (parpol) di Sumatera Selatan (Sumsel), namun sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, belum juga menetapkan zona kampanye untuk pemilihan umum legislatif (pileg) 2014.

Sampai saat ini, baru 13 KPU kabupaten dan kota di Sumsel yang sudah menetapkan zona kampanyennya. Hal ini diungkapkan komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi dan Kampanye, Ahmad Naffi, Rabu (20/11) di DPRD Sumsel.

“Sudah 13 KPU kabupaten dan kota , yang menyerahkan zona kampanye kepada kita. Tinggal KPU Empat Lawang dan KPU Mura, yang belum menyerahkan zona kampanye nya,” kata Nafii.
Belum ditetapkannya zona kampanye di dua kabupaten tersebut dikarenakan, komisioner KPU Empat Lawang sudah habis masa jabatannya. Sementara komisioner KPU Mura, dipecat oleh KPU Sumsel berdasarkan keputusan DKPP. “Namun KPU Sumsel, akan mengambilalih penetapan zona kampanye di dua kabupaten ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, setelah semua zona kampanye di kabupaten dan kota ditetapkan maka barulah KPU Sumsel akan menetapkan zona kampanye Sumsel. “Kita akan bertindak cepat, agar zona kampanye ini selesai. Sehingga calon anggota legislatif (caleg), bisa segera melakukan sosialisasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Ishak Mekki mendesak KPU Sumsel untuk segera menetapkan zona kampanye. “Zona kampanye, harus segera disahkan oleh KPU Sumsel. Itu mendesak, karena pemilihan umum legislatif (pileg) tinggal beberapa bulan lagi, sehingga calon legislatif (caleg) butuh untuk melakukan sosialisasi,” kata Ishak.

“Sekarang sudah bertebaran alat peraga kampanye, KPU harus cepat ambil kesimpulan menetapkan zona kampanye. Agar pelaksanaan kampanye, terutama pemasangan atribut berjalan tertib dan tidak sembrawut,” ungkapnya.

Sebelumnya, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Kurniawan mengatakan, saat ini di seluruh Sumsel terjadi pelanggaran pemasangan atribut kampanye akibat belum ditetapkannya zona kampanye oleh KPU Sumsel.

Menurut Kurniawan, bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan caleg diantaranya, masih banyak caleg yang memasang alat peraganya secara perorangan. Padahal sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2013, bentuk sosialisasi caleg harus kolektif per daerah pemilihan (dapil),

“Kalau menurut PKPU, bentuknya kolektif, dipasang di satu baleho atau spanduk di setiap kelurahan atau desa. Sedangkan saat ini kan banyak yang pribadi, kalau yang untuk calon DPD, tidak apa- apa, karena memang bentuknya perorangan,” ungkapnya.

Menurutnya, Bawaslu Sumsel sudah menginventarisir beberapa pelanggaran yang terjadi di kabupaten dan kota di Sumsel, seperti di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura). “Di Mura dan Kota Lubuklinggau sudah kita inventarisir, sudah kita catat (pelanggaran) dan akan kita laporkan. Sementara di Palembang, masih dalam proses,” sebutnya.

Ia menjelaskan, untuk pemilu 2014, Bawaslu Sumsel tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan, tetapi hanya bersifat memberikan rekomendasi. “Bawaslu tidak punya hak menindak, kita hanya menginventarisir. Setelah itu merekomendasikan ke KPU Sumsel, yang selanjutnya KPU bersama Pol PP dibantu kepolisian lah yang menertibkan atribut kampanye yang melanggar,”tukasnya.

Teks : Dicky Wahyudi
Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster