Izin PT BSC Ikuti Aturan

 972 total views,  2 views today

MUSIRAWAS | KS-Permasalahan mengenai tanaman perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musirawas selama ini sering tidak mengindahkan aturan yang ada, seperti penanaman di sempadan sungai yang dapat mengakibatkan pendangkalan sungai.

Padahal sudah jelas dalam aturan semestinya daerah sempadan sungai setidaknya 50 meter dari bibir sungai kecil mesti bebas lahan dan 100 meter untuk sungai besar, demikian dikatakan Wakil dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Musirawas yang disampaikan dalam rapat pemaparan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B) PT Bina Sains Cemerlang (BSC) diruang advokasi Pemda Musirawas, Selasa (19/11).

Secara terpisah, ia mengatakan kepada Kabar Sumatera bahwa pelanggaran tersebut terjadi kepada semua Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Musirawas.

Ketika ditanya mengenai konsekuensinya, ia menjawab, “Ya daerah sempadan mesti bebas, bila telah ditanami Kelapa Sawit tidak perlu dilanjutkan termasuk pemanenan, pemupukan namun dibiarkan saja dan dapat di tambah tanaman lain. hal ini untuk menjaga sempadan sungai agar tidak terganggu.

Dalam pantauan Harian Umum Kabar Sumatera, rapat pemaparan tersebut dipimpin Assisten II, Syaiful A Ibna dan SKPD terkait diantaranya, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu (BPPMT), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Tapem, Dinas Perkebunan dan Camat Muara Lakitan serta Badan Pertanahan.

Rapat pembahasan tentang Permohonan Izin di dua lokasi yakni areal 308,35 ha diluar Hak Guna Usaha (HGU) dan Permohonan Izin Lokasi areal Plasma 6.000 ha ex PT Lonsum oleh Pihak PT BSC sebagai kuasa permohonan izin.

Pembahasan dalam rapat dikemukakan bahwa areal 308,35 yang diperoleh dengan ganti rugi sudah ditanami sawit.

sedangkan lokasi area seluas 6.013 ha belum ditentukan titik koordinatnya namun sudah dilaksanakan Replainting Kebun.

Izin lokasi area dengan luas  6.013 ha yang dulunya lahan Plasma Lonsum dengaan lokasi Desa Semangus, rencananya diperuntukan utk 60% lahan Plasma dan 40% lahan Inti BSC dan masyarakat sudah mendukung melalui dukungan Surat bertanda tangan.

Perwakilan dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Erwin Syarif menyampaikan bahwa areal 308,35 ha sudah ditanami kelapa Sawit padahal belum jelas HGU-nya.

“Mestinya bila belum ada HGU tidak boleh ditanami kelapa sawit walaupun lahan tersebut telah diganti rugi. bukan berarti sudah ganti rugi bisa langsung tanam, ini menyalahi aturan,” katanya.

Kemudian, Dari Dinas Pertambangan menyampaikan bahwa mengenai kejelasan area 6.013 ha yang belum ada titik koordinatnya, dikhawatirkan overlaping dengan lokasi izin tambang yang berhimpitan.

“Di lokasi itu perlu perjelas titik ordinatnya karena ada 3 perusahaan dilokasi tersebut termasuk perusahaan pertambangan batubara dari luas lahan 10.600 sudah berapa luas lahan yang sudah ada HGU-nya. Agar tidak terjadi overlaping area,” ungkapnya.

Diketahui juga bahwa PT BSC tidak membuat laporan tentang progres kegiatan dan tidak pernah membuat perkebunan plasma dan dianggap melanggar aturan.

Pimpinan Rapat, Syaiful Ibna membuat kesimpulan agar permasalahan dan syarat pengolahan perizinan PT BSC dipenuhi termasuk titik koordinat.  “Bila sudah lengkap akan segera diajukan peninjauan kelapangan. Informasinya lahan bersangkutan sedang banjir maka kita tunggu hingga air surut,” tutupnya.

TEKS:FAISOL

EDITOR:RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster