Perusahaan Pers Didata Ulang

 295 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi


PALEMBANG, KS-Dewan Pers, akan melakukan pendataan ulang jumlah perusahaan penerbitan atau perusahaan pers di Sumsel, khususnya di Kota Palembang. Pendataan ini, untuk memenuhi standar kompetensi perusahaan pers di Indonesia.

Dengan begitu kata anggota Dewan Pers, Muhammad Ridlo Eisy, akan diketahui, perusahaan pers mana saja di Sumsel yang sudah memenuhi standar kompetensi. “Perusahaan pers, minimal mempunyai empat syarat, yakni memiliki nilai perlindungan wartawan, berbadan hukum, punya kompetensi perusahaan, dan standar kode etik,kata Ridlo dibincangi di PWI Sumsel, kemarin.

Ia menyebut, hasil pendataan mereka sementara saat ini di Sumsel ada 16 perusahaan pers yang sudah memenuhi standar kompetensi. Menurutnya, Dewan Pers selama ini kesulitan memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap wartawan, atau perusahaan pers yang keberadaannya diragukan.

Nah, pendataan tersebut penting dilakukan mengingat makin sering muncul kasus pemerasan yang dilakukan wartawan. “Setiap persoalan kami pilah dulu. Kasusnya terkait dengan kompetensi wartawan, atau memang murni permasalahan pribadi di luar pemberitaan. Jika soal pemberitaan, ya kami yang tangani. Tapi kalau pribadi, pihak yang berwenang menanganinya,” tutur Ridlo.

Ia mengingatkan agar awak media di Sumsel melakukan peliputan dan pemberitaan secara profesional, adil, dan berimbang. Jangan sampai terjadi pemerasan oleh seorang jurnalis. “Jika ada pemerasan, sangat berat untuk dilindungi,” tegasnya.

Terkait kasus wartawan Radar Nusantara, yang dipolisikan Pemkab Muba, Ridho mengungkapkan, kasus itu murni karena ada pelanggaran kode etik dalam pemberitaan. Sehingga perusahaan pers tersebut, harus meminta maaf dan memberikan hak jawab.
“Kami telah pelajari laporannya. Wartawan tersebut memberitakan tanpa konfirmasi. Kalau saya sederhana saja, minta maaf dan berikan hak jawab,” cetusnya.

Rido mengingatkan, memasuki tahun politik 2014, diharapkan media menyajikan pemberitaan yang adil, netral, dan tidak provokatif. “Mari ikuti aturan kampanye, media jangan sampai ikut melanggar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Sumsel, H Oktaf Riyadi mengatakan, wartawan dalam melakukan tugas peliputannya dilindungi oleh UU Pers dan nota kesepahaman dengan Polri serta pihak kejaksaan. “Tapi tetap dalam peliputannya mengedepankan kode etik jurnalistik. Jika tidak, bisa juga terjerat pidana,” imbuhnya.

Diungkapnya, di Palembang ada 16 media cetak yang terdata, dan 10 lagi yang akan didata ulang. Total ada sekitar 26 media cetak di Palembang. “Kami support Dewan Pers untuk melakukan pendataan, demi meningkatkan kompetensi perusahaan pers di Sumsel,” tukasnya.

Teks : Imam Mahfudz Ali
Editor : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster