Bupati : Kita Tidak Sanggup Atasi Penambangan Ilegal

 198 total views,  4 views today

Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai

Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai

MUARAENIM – KS-Sulitnya mengatasi aksi penambangan batubara ilegal di Kabupaten Muaraenim membuat Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai Sohar menyerahkan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat seperti, Kementrian Pertambangan dan Energi serta Kementrian Kehutanan (Kemenhut RI).

Berbagai upaya Pemkab Muaraenim telah dilakukan untuk mencegah aksi penambangan batubara ilegal tersebut, terutama dikawasan Kecamatan Tanjung Agung dan Lawang Kidul. Tapi, pelakunya masih saja membandel.

“Kita sudah tidak sanggup lagi mengatasi aksi penambangan liar ini. Kita sudah melakukan sosialisasi, inspeksi mendadak (sidak) ataupun tindakan tegas lainnya. Bahkan, akibat aksi penambangan liar ini, sudah banyak yang menjadi korban. Namun, ternyata tidak jera-jera,” tutur Muzakir, Kamis (14/11).

Suhardi, tokoh setempat mengungkapkan pemberantasan aksi penambangan batubara ilegal di wilayah Kabupaten Muaraenim memang tidak cukup bila hanya mengandalkan pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, aksi penambangan ini dinilai sudah cukup besar dengan jaringan yang luas.

“Kalau cuma mau mengandalkan Pemda ataupun Polres Muaraenim saja maka tidak akan bisa. Sebab, jaringan mereka itu sudah luas dan jumlah pelakunya sudah ribuan. Sementara pihak Pemkab dan Polres Muaraenim kurang personil,” papar Suhardi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ibnu Hajar Dewantara. Menurutnya, dampak dari penambangan ilegal batubara tersebut yakni adanya angkutan batubara di jalan umum. Lalu lintas angkutan berat tersebut sangat menggangu kenyamanan masyarakat sekitar dan pengguna jalan lain.

“Dalam aturan di Indonesia, kepentingan umum harus didahulukan di atas kepentingan yang lain. Sementara, batubara yang marak sekarang ini hanya untuk kepentingan kelompok saja,” tegas Ibnu.

Tak hanya itu, lanjut Ibnu, angkutan batubara yang ada, pada umumnya menggunakan plat kendaraannya dari luar Sumsel. Sehingga, tidak menguntungkan dari segi pajak. “Seharusnya Pemrov Sumsel tegas terhadap angkutan batubara ini. Sekalinya di larang lintas melintas di jalan umum maka aturan yang ada harus ditegakkan demi masyarakat banyak,” ungkap Ibnu.

Teks : SISWANTO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster