Tata Kelola Hutan Masih Bermasalah

 297 total views,  2 views today

Ilustrasi | Google Image

Ilustrasi | Google Image

PALEMBANG, KS-Sumatera Selatan (Sumsel), menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini masih memiliki areal hutan cukup luas. Namun tata pengelolaan hutannya, masih bermasalah. Hal ini diungkapkan Project Manager Tata Kelola Hutan dari UNDP,  Dr Abdul Wahid, Rabu (13/11).

Ia menyebut, hasil studi tata kelola hutan dan REDD yang dilakukan Kemenhut menunjukkan, di Sumsel sering terjadi konflik dalam pengelolaan hutan. Hal ini menurutnya, perlu diantisipasi.

“Konflik ini terjadi, karena belum jelasnya peta dan peraturan. Selain itu, peran pemerintah yang diberikan dalam penyelesaian konflik kehutanan, belum begitu maksimal. Sehingga saat penyelesaian, sering terkendala,” jelas Wahid di ruang Bina Praja Pemprov Sumsel.

“Faktor lainnya, penyelesaian konflik hutan belum didukung peraturan, kelembagaan, dan kewenangan yang diberikan kepada unit penagangan konflik. Yang jelas, terbatasnya peraturan dan kebijakan daerah, mengatur tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencanan tata ruang serta rencana wilayah, membuat konflik terjadi,” sambungnya.

Wahid menambahkan, kesemuanya itu menjadi pemikiran bersama terutama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumsel. Walau pun begitu jelasnya, tata pengelolaan hutan di Sumsel, sudah cukup baik. “Kami menyarankan gubernur, untuk merevisi perizinan supaya tidak terjadi biaya tinggi, serta kejelasan penegakan hukum dalam pengelolaan hutan,” sarannya.

Sementara staf khusus Menteri Kehutanan untuk bidang reformasi birokrasi, Sunaryo menambahkan,  hasil penilaian tata kelola kehutanan melalui participatory governance assessment (PGA) menempatkan, hutan di Sumsel pada garis kuning dan merah. Pemetaan ini jelasnya, menggunakan skor yang menunjukkan tidak ada satupun komponen, yang masuk kategori warna hijau.

“Hasil PGA menggambarkan nilai indek tata kelola hutan lahan dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) 2012, pada tingkat provinsi lebih rendah dibanding dengan rata-rata nasional. Daerah yang menjadi sample, untuk hal ini ialah Musi Banyuasin (Muba) dan Musirawas (Mura),” terangnya.

Sementara itu, staf ahli gubernur bidang iklim, Dr. Najib menjelaskan, tata kelola hutan yang baik menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya, upaya penurunan emisi dari sektor hutan dan lahan gambut dan pengelolaan hutan pada umumnya.

Untuk itu, pemprov sebutnya akan mendukung penuh percepatan penyelesaian masalah tata kelola hutan yang ada di Sumsel, supaya berkurang bahkan tidak ada lagi masalah yang dihadapi.

“Kita akan melakukan upaya dengan sebaik dan semaksimal mungkin, dengan bermitra pada pihak-pihak terkait serta masyarakat, untuk menjaga keutuhan hutan di Sumsel. Setelah hasil rapat ini, akan kami laporkan kepada gubernur untuk segera diatasi,” tukasnya.

Teks     : Imam Mahfudz Ali
Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster