Jaga Akuntabilitas Keuangan Daerah

 277 total views,  2 views today

PERTAHANKAN : Pemkot Palembang, berkomitmen untuk mempertahkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang selama ini telah diterapkan. Komitmen ini, disampaikan Wali KOta Palembang, H ROmi Herton dalam Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau. Foto : ist

Pemkot Palembang, berkomitmen untuk mempertahkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang selama ini telah diterapkan. Komitmen ini, disampaikan Wali KOta Palembang, H ROmi Herton dalam Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau. Foto : Dok KS

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota (pemkot) Palembang selalu mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap hasil pengelolaan keuangan daerah.

Prestasi ini akan terus dipertahankan pemkot, Wali Kota Palembang, H Romi Herton meminta semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terus menjaga akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah.

“Seluruh pejabat dilingkungan pemkot, harus selalu bersih dari prilaku korupsi. Semua SKPD, harus transfaran dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Romi disela-sela kegiatan Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, kemarin.

Orang nomor satu di kota empek-empek ini, juga meminta semua jajarannya untuk membuat program-program unggulan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Palembang. “Program kerja itu, harus selaras dengan progam Pemprov Sumsel dan program pemerintah pusat. Setiap program harus saling mendukung, sehingga percepatan pembangunan di Palembang dapat terealisasi,” tegasnya.

Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Prof Eddy Mulyadi Soepardi menyebut,  perbuatan korupsi saat ini dominan berasal dari faktor manusianya. Rendahnya ke taqwaan kepada tuhan, serta kurangnya etika dan integritas terhadap pekerjaan dapat memicu orang untuk melakukan korupsi.

“Selain itu faktor lain, adalah egoistis, kurangnya profesionalisme, krisis kepemimpinan dan juga sistem administrasi yang tidak tertib. Ini semua harus dihilangkan, agar tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini,”tegasnya. (ADV)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster