UMP Baru Sebatas Kertas

 277 total views,  2 views today

Ratusan massa dari Serikat Buruh Indonesia melakukan aksi Demonstrasi di depan halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan,Senin (11/11).Massa yang tergabung dari berbagai perusahaan ini, mendesak pemerintah penetapan UMP tersebut tidak hanya sebatas kertas belaka. Foto : Bagus Kurniawan/KS

Ratusan massa dari Serikat Buruh Indonesia melakukan aksi Demonstrasi di depan halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan,Senin (11/11).Massa yang tergabung dari berbagai perusahaan ini, mendesak pemerintah penetapan UMP tersebut tidak hanya sebatas kertas belaka. | Foto : Bagus KS

PALEMBANG, KS-Upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel) 2014, sudah ditandatangani Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin sejak 1 November lalu. Dalam keputusan tersebut, UMP Sumsel 2014 naik menjadi Rp1.825.000 dari sebelumnya Rp1.630.000 pada UMP 2013.

Namun, Senin (11/11), ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), melakukan aksi di depan halaman Kantor Gubernur Sumsel. Ada apakah gerangan ?

Ternyata mereka mendesak,  UMP tersebut tidak hanya sebatas kertas belaka. Pasalnya menurut koordinator lapangan (korlap), Ali Hanafiah, selama ini penerapan UMP baru diatas kertas saja.  “Pada UMP Sumsel 2013 misalnya, dari UMP senilai Rp1.630.000 yang ditetapkan ternyata banyak perusahaan di Sumsel yang tidak mematuhinya,” kata Ali dalam orasinya.

“Kami khawatir, tahun depan akan lebih parah lagi dari tahun ini. Karena walaupun besaran UMP sudah jelas, namun keadaannya masih banyak kalangan buruh di Sumsel yang menerima upah kurang dari nilai yang ditetapkan tersebut,” keluhnya.

Sebenarnya tutur Ali, kalangan buruh di Sumsel sudah capek mempersoalkan ini. Namun jika tidak disuarakan, ditakutkan UMP 2014 nasibnya akan sama seperti UMP Sumsel 2013 yang nilainya hanya diatas kertas.

Ali menambahkan, buruh di Sumsel mengendus adanya rekayasa keputusan dalam penetapan SK UMP 2014. Untuk itu, pemerintah diminta agar transparan dan menjelaskan kepada pihak buruh, maksud dari penetapan UMP yang dianggap hanya sebagai langkah cari aman dari pemprov.

“Kenaikan UMP 2014 sebesar Rp 1.825.000, diduga hanya langkah aman pemerintah saja untuk meredam aksi kami tanpa memikirkan ke depannya lagi. Kami minta pemerintah, bisa ikut mengevaluasi semua perusahaan,” tegas Ali yang diiringi oleh suara gemuruh buruh lainnya.

Akan Ditindak

Menanggapi tuntutan buruh ini, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengatakan untuk penerapan UMP 2013,  bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan upah kepada pekerjanya sesuai UMP diberikan penangguhan. “Namun bagi perusahaan yang mampu, tetapi tidak membayarkan upah sesuai UMP yang ditetapkan akan kita tindak,” tegasnya kepada ratusan buruh tersebut.

Dibincangi usai silaturahmi dengan PNS dilingkungan pemprov, Alex menyebut UMP ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat Dewan Pengupahan. Dalam Dewan Pengupahan tersebut, ada perwakilan buruh dan pengusaha. “Karenanya jika ada perusahaan, yang sengaja mengingkari kesepakatan ini maka akan kita tindak tegas,” ucapnya.

Tetapi sambung Alex, ada aturan yang mengizinkan bagi perusahaan tidak mampu membayarkan UMP tersebut, tidak bisa dipaksa. Namun mereka harus meminta penangguhan.

Alex pun memerintahkan Disnaker Sumsel, untuk memantau perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan. “Harus dicari tahu, mana perusahaan yang benar-benar tidak mampu dan mana yang pura-pura tidak mampu,” tegasnya.

Sementara Kepala Disnaker Sumsel, Rizal Fathoni menyebut akan membuka ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita akan selesaikan persoalan ini, dengan membahasnya lebih dalam. Silakkan kepada kawan-kawan buruh, untuk mengajukan surat ke kami sehingga bisa kita bahas bersama-sama,” tukasnya.

Teks     : Imam Mahfudz Ali
Editor  : Dicky Wahyudi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster