Timsel Calon KPU Kota Pagaralam ‘Cacat Hukum’

 270 total views,  2 views today

kpu

PAGARALAM, KS—Tim seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagaralam, saat ini telah selesai melaksanakan penyeleksian terhadap calon komisioner KPU Kota Pagaralam dengan menetapkan 10 besar. Namun, keberadaan Timsel yang ada dinilai tidak mengacu pada Peraturan KPU No 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Mengingat, personel Timsel KPU Kota Pagaralam tidak mewakili unsur-unsur yang diwajibkan dalam Peraturan KPU tersebut.

Peraturan KPU No 2 Tahun 2013 bab 3 Tim Seleksi pasal 4 ayat 4 menyebutkan, anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat.

Pasal 5 ayat 1 huruf a KPU dan KPU provinsi meminta kesediaan anggota tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat, maupun melalui pimpinan instansi atau pengurusan organisasi.

“Kami melihat, semua anggota Timsel KPU Kota Pagaralam berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, sesuai dengan Peraturan KPU No 2 Tahun 2013, Timsel KPU seharusnya mewakili unsur akademisi, profesional dan masyarakat,” kata Firmasnyah SH, salah satu bakal calon komisioner KPU Kota Pagaralam, Senin (11/11) kemarin.

Menurut dia, Ketua Timsel Provinsi Sumatera Selatan, sudah semestinya meneliti dengan jeli terlebih dahulu para anggota timsel yang ada di setiap kabupaten/kota.  Koreksi tersebut bisa dimulai dari latar belakang maupun pekerjaan personel timsel, agar nantinya benar-benar mewakili seluruh unsur yang diwajibkan oleh Peraturan KPU.

“Jika semua kriteria itu dilaksanakan, nantinya hasil kerja Timsel dapat melahirkan calon Komisioner KPU yang tidak cacat hukum,” kata Firmansyah seraya mengatakan, kelima personel Timsel KPU Kota Pagaralam, diantaranya, Mastullah (Ketua), Sekretaris Naharudin, anggota Zaitun, Armi Wijaya, dan Syarkawi, semuanya berstatus PNS.

Lebih jauh ia mengatakan, kelima anggota Timsel dimaksud bisa dikatakan tidak jelas mana unsur masyarakat dan profesional. Sehingga hal itu sangat dikhawatirkan, ketika mengeluarkan hasil pemenang untuk  menjadi anggota komisioner KPU Kota Pagaralam cacat hukum.

“Kita sangat khawatir, ketika dikeluarkannya hasil pemenang untuk menjadi anggota komisioner KPU Kota Pagaralam, terjadi keributan akibat terindikasi permainan-permainan yang tidak mengedepankan keadilan, kejujuran serta keindependensian Timsel. Bila produk yang dihasilkan Timsel KPU Kota Pagaralam cacat hukum, tentunya sangat merugikan keuangan Negara,” sebut Firmansyah.

Subantoro SH, bakal calon komisioner KPU Kota Pagaralam lainnya mengakui hal itu. Ia mengatakan, Timsel sama sekali tidak mengedepankan keadilan, kejujuran maupun independensi. Mengingat hasil seleksi timsel ter­sebut, terlihat begitu subjektif dengan banyaknya kepentingan yang tidak jelas. Sehingga hal itu  tentu saja berdampak pada  terpilihnya  anggota KPU  Kota Pagaralam  yang tidak kapabel dalam  melaksanakan  tu­gas­­nya  secara komprehensif.

Sedangkan menurut Emi Deshartika SPd, incumbent komisioner KPU Kota Pagaralam yang tidak mendapat kesempatan masuk 10 besar menilai, dari kelima anggota Timsel tersebut hanya satu anggota Timsel yaitu Armi Wijaya yang dianggap bekerja secara independen, profesional dan menjunjung tinggi keadilan dan norma-norma hukum yang berlaku.

“Sementara 4 anggota Timsel lainnya dinilai penuh dengan kepentingan-kepentingan yang tidak jelas alias terindikasi syarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” singkatnya.

Terpisah, Ketua Timsel Calon komisioner KPU Kota Pagaralam, Mastullah mengatakan, sebelumnya pihak KPU Provinsi telah meminta untuk kesediaan calon anggota Timsel yang berasal dari unsur profesional, masyrakat dan  akademis atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat.

“Pastinya, kami anggota Timsel Calon KPU Kota Pagaralam dibentuk oleh KPU Provinsi, hanya melaksanakan tugas sebagai Timsel. Sementara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 pasal 5 bisa dari unsur profesional, masyarakat, akademisi atau pimpinan instansi maupun pengurus organisasi. Kalimat itu kan, ada istilah atau. Jadi tidak mesti hanya ketiga unsur tersebut saja,” katanya.

Adanya istilah ‘atau’ dimaksudkan, kata dia, menandakan tidak mesti baku hanya unsur  professional, akademisi dan masyarakat saja. “Misalnya kita  dari Pagaralam mau pergi ke Tebing Empat Lawang, bisa lewat Pendopo atau lewat Lahat. Walaupun jalannya berbeda, tapi tujuannya sama,” kata Mastullah.

Disinggung mengenai ada peserta yang menjalani dua kali tahapan kesehatan, ia mengatakan, dalam pelaksanaan kesehatan dan psikotes dilaksanakan tidak harus selesai dalam satu hari. Karena tes kesehatan itu secara menyeluruh, seperti tes kesehatan gigi, telinga, rekam detak jantung dan lainnya yang ditetapkan oleh tim dokter kesehatan.

“Jika ada peserta yang menilai seperti itu, mereka dianggap tidak mengerti. Karena tes kesehatan, tertulis, psikotes maupun wawancara merupakan tahapan satu paket yang tidak harus selesai dalam satu hari,” kata Mastullah seraya mengatakan, kami sebagai Timsel Calon anggota KPU Kota Pagaralam sudah memenuhi persyaratan menjadi Timsel, seperti pendidikan minimal S1, usia minimal 30 tahun, tidak mencalonkan sebagai calon anggota KPU di seluruh Indonesia, dan memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik.

Ia menambahkan, misalkan ada bakal calon atau lainnya yang menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan memutuskan bahwa Timsel Calon anggota KPU Kota Pagaralam maupun produk yang dihasilkan cacat hukum, berarti secara otomatis semua  Timsel Kabupaten/Kota bentukan KPU Sumsel juga cacat hukum. “Namun pastinya, kami tidak menyalahi aturan baku yang telah kami jalankan,” ujarnya dengan nada yakin.

Teks : Antoni Stefen

Editor: Sarono P Sasmito





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster