Kemenag Sumsel Sambut Baik Kurikulum Anti Korupsi di Madrasah

 314 total views,  2 views today

Ilustrasinet

Ilustrasi | net

PALEMBANG | KS.-Wacana pembuatan kurikulum anti korupsi di Madrasah bersamaan dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementrian Agama Republik Indoneisa (Kemenag-RI) NOMOR : 1696 TAHUN 2013 mengenai Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah. Disambut baik Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan (Sumsel).

“Wacana itu kita sambut dengan baik, namun sejauh ini kita belum menerima instruksi dari pusat,” kata Kasubbag Informasi dan Humas, H. Saefudin, S.Ag, saat dibincangi di ruang kerjanya, kemarin (12/11)

Saefudin menjelaskan, jika kelak kurikulum tersebut memang akan diberlakukan, tentu kata dia, hal itu sangat baik.

“Artinya secara umum, sejak dini peserta didik akan dibekali kurikulum tersebut, besar kemungkinan akan lahir insan pendidikan yang anti korup,” pungkasnya.

Sementara itu, Prof. DR. H. Nur Syam, M.Si Direktur Dirjen Pendis seperti yang dimuat dalam situs resminya mengutarakan, Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulia dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

“Hal ini sebagai upaya membentuk prilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran,” paparnya.

Mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel juga menyebut, inti dari materi pendidikana antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari Sembilan nilai.

“Tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani,dan peduli,” tukasnya.

Terpisah, pengamat pendidikan DR. Ismail Sukardi. M.Pd.I menyebut, kurikulum anti korupsi sangat berguna untuk peserta didik, karenannya menurut dosen tetap Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang tersebut, pemerintah semestinya sudah dari dulu memasukannya sebagai mata pelajaran inti.

“Dari dulu saya dan rekan-rekan praktisi pendidikan, sering mengelar seminar dan siposium mengenai pendidikan anti korupsi, kita buat semacam laporan dari hasil tersebut, kita kirimkan ke pemerintah, namun sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah, jika Kemenag sudah ingin mulai memberlakukannya, itu adalah hal yang amat positif, dan saya yakin, semua kalangan pendidikan menyabut itu dengan baik,” tukasnya.

TEKS : RIDIANSYAH

EDITOR : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster