Hargai Hak Politik Rakyat

 193 total views,  2 views today

politik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dianggap melanggar hukum dan mengabaikan hak politik rakyat apabila warga yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakannya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak punya nomor induk kependudukan (NIK).

Penilaian berbagai kalangan itu muncul karena carut marut masalah DPT tampaknya masih juga menyisakan tanda tanya besar. Ketidakmampuan KPU dalam menyelesaikan sisa masalah dalam penetapan DPT dapat membuat lembaga penyelenggara pemilu itu dianggap melakukan pelanggaran pemilu karena mengabaikan hak politik rakyat. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan MPR yang mengatur daftar pemilih setidaknya memuat sejumlah variabel, yakni NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak memilih.  Masih tersisanya 10,4 juta pemilih tanpa NIK, maka itu akan dianggap melanggar perundang-undangan.

Ironisnya pemilih tanpa NIK itu ditemukan tersebar di seluruh daerah. Dalam kaitan ini, ada beberapa hal yang menyebabkan pemilih itu tidak memiliki NIK, antara lain disebabkan pemilih yang bersangkutan merupakan penghuni rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, warga yang tinggal di pengungsian akibat konflik, pemilih pemula yang tinggal di pesantren atau asrama, serta warga yang masih menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) yang lama.

Kita mengharapkan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah DPT itu tidak hanya berada di KPU, namun juga Kementerian Dalam Negeri yang memiliki wewenang dalam menangani masalah kependudukan, termasuk mengurusi NIK. Seharusnya sejak awal KPU hanya berfokus memastikan terdaftarnya warga negara Indonesia sebagai pemilih dan tidak perlu berurusan dengan masalah NIK. Jika data kependudukan yang dimiliki pemerintah itu mutakhir, akurat, dan sudah menjangkau setiap warga negara Indonesia, maka masalah yang saat ini dihadapi tentu tak akan terjadi. Kekacauan dalam administrasi kependudukan itu akhirnya menyebabkan data kependudukan antara satu instansi dan instansi lainnya berbeda jumlahnya. Ini yang membuat munculnya masalah dalam penetapan DPT.

Oleh karena itu kita mengharapkan  langkah pembersihan data-data bermasalah yang kini dilakukan lembaga penyelenggara pemilu merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan cermat sehingga dapat menghasilkan data pemilih yang berkualitas serta mencegah penyalahgunaan data pemilih.

Sementara itu, hingga kini KPU menyatakan telah membersihkan sekitar 3 juta data pemilih yang dianggap bermasalah.  KPU menargetkan pembersihan data-data yang bermasalah dalam DPPT dapat diselesaikan pada awal Desember 2013. Kita mengharapkan apa yang menjadi target  KPU itu agar dapat direalisdasikan sebaik -baiknya. Sebab jika hak-hak politik rakyat sampaikan diabaikan maka hal itu dapat dianggap mencederai demokrasi yang tengah dibangun di negeri ini. Dengan demikian kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam memilih wakil-waklnya untuk  duduk di lembaga legislative dan pemimpin-pemimpin lain di jajaran eksekutif.





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster