309 Kepala Daerah Bermasalah dengan Hukum

 181 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG, KS-Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) dibuat penasaran dengan kabar dua kepala daerah di Sumsel, yakni Wali Kota Palembang Romi Herton dan Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri (HBA), yang tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun bukan hanya kedua kepala daerah itu saja, harus berurusan dengan penegak hukum. Di Indonesia, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada ratusan kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum.

“Di seluruh Indonesia, ada 309 kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi ketika dibincangi usai pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel periode 2013-2018 , Alex Noerdin-Ishak Mekki, Kamis (7/10) di Palembang Sport and Convention Center (PSCC).

Kemendagri sebut Gamawan, tidak akan terlibat dengan persoalan hukum tersebut. Jika ada kepala daerah yang diproses maka itu tegas Gamawan, adalah kewenangan penegak hukum. Tetapi jelasnya, jika status kepala daerah sudah menjadi terdakwa maka Kemendagri akan menonaktifkannya.

“Sesuai dengan undang-undang, kalau sudah menjadi terdakwa maka kepala daerah itu baru bisa di nonaktifkan. Jika, masih sebagai tersangka belum bisa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gamawan juga membantah pemberitaan sejumlah media yang mengutip pernyataanya kalau Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA) sudah menjadi tersangka.

“Saya tidak tahu, apakah Empat Lawang sudah atau belum. Yang pasti, siapapun dia jika sudah menjadi terdakwa maka akan kita nonaktifkan, seperti Gubernur Riau Rusli Zainal.  Jadi jangan katakan, saya sudah mengatakan sudah tersangka atau belum. Jangan disalah artikan,” tegasnya.

Dibincangi terpisah, Bupati Empat Lawang, HBA mengatakan apa yang dikatakan Mendagri kalau ia sudah ditetapkan menjadi tersangka, tidak benar. “Itu tidak benar, Mendagri juga sudah menganulirnya. Kepala daerah di Indonesia ini banyak, bisa saja terjadi kesalahan. Mendagri itujuga manusia, bukan malaikat sehingga wajar jika terjadi kesalahan,” ungkap HBA.

HBA juga mengatakan, sebagai warga negara ia siap mengikuti semua prosedur yang ada. Ia juga menjamin, permasalahannya itu tidak akan mempengaruhi kinerjanya sebagai Bupati Empat Lawang.  ”Saya masih bekerja seperti biasa. Kemarin saya bekerja, hari ini saja ke Palembang untuk menghadiri pelantikan. Malam nanti, sudah pulang kembali ke Empat Lawang,” tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi menyebut Jabatan yang diduduki H Budi Antoni Aljufri (HBA), sebagai Bupati Empat Lawang, terancam. Pasalnya,  Menteri Dalam Negeri (mendagri) mengancam akan menonaktifkan HBA, sebagai orang nomor satu di Empat Lawang jika statusnya menjadi terdakwa.

HBA sendiri, sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), dengan tersangka mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.  Bahkan, tim penyidik KPK juga sudah menggeledah kediaman pribadinya dan ruang kerjanya di Pemkab Empat Lawang.

“Kita akan taat dengan aturan, seperti Gubenur Riau, Rusli sudah menjadi terdakwa (disidang) dan telah disusulkan ke presiden, untuk dinoaktifkan, “kata Mendagri, Gamawan Fauzi saat dibincangi di rumah makan (RM) Pagi Sore, Palembang, Rabu (6/11).

“Di Sumsel, ada dua yang disebut-sebut. Empat Lawang, sekarangkan belum. Kalau sudah ditetapkan menjadi terdakwa, maka kita minta tadi gubernur untuk dikirim administrasinya ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu, akan kita nonaktifkan,” imbuhnya.

Teks    : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster