2015, Pemilukada Dipilih DPRD

9 total views, 3 views today

(Mendagri), Gamawan Fauzi

(Mendagri), Gamawan Fauzi

PALEMBANG, KS -Pemerintah ‘ngotot’ akan mengembalikan pemilihan kepala daerah (pemilukada) di kabupaten dan kota kepada anggota DPRD. Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menargetkan hal itu sudah diterapkan pada 2015 mendatang.

Saat ini kata Gamawan, usulan itu sudah disampaikan ke DPR RI. “Usulan kita itu, saat ini sedang dibahas oleh DPR. Kita berharap 2015, sudah bisa diterapkan,” kata Gamawan yang dibincangi usai pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2013-2018, Alex Noerdin-Ishak Mekki, Kamis (7/11) di Palembang Sport and Convention Center (PSCC).

Gamawan menjelaskan, usulan tersebut dilakukan pemerintah atas berbagai pertimbangan. Pelaksanaan pemilukada di kabupaten dan kota selama ini, dari hasil evaluasi Kemendagri sebut Gamawan, menimbulkan banyak kerugian.   “Sampai saat ini, sudah 70 orang meninggal akibat konflik di pemilukada. Ini belum ditambah kerugian harta benda,” ucapnya.

Bagaimana dengan pemilukada ditingkat provinsi ? , Gamawan menyebut, dari hasil evaluasi mereka, tidak terjadi satupun kasus dalam pemilukada ditingkat provinsi. Sehingga pelaksanaannya, tetap dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri),  Andreas Leonardo menyebut, pada dasarnya negeri ini menganut politik semi parlementer. Sehingga peluang pemilukada langsung dikembalikannya ketangan dewan masih sangat besar.

“Namun yang perlu diingat, pemilukada dipilih secara langsung arena ada ketidak percayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Dengan demikian, apa yang telah diputuskan sebaiknya untuk tetap diteruskan,” kata Andreas.

Kalau pun saat ini banyak persoalan menurut dia, itu bagian dari pembelajaran politik. Dia yaknin, dalam dua atau tiga periode kedepan, masyarakat akan lebih dewasa dalam berpolitik. Bahkan, ia melihat sekarang masyarakat sudah lebih cerdas dalam memilih pemimpin.

“Tingginya angka golput, adalah salah satu contoh kecerdasan masyarakat. Mereka lebih memilih golput, manakala calon kepala daerah yang diusung tidak ada yang sesuai keinginannya,”ujarnya.

Ia menyebut, agar tidak ada kecurangan terutama yang dilakukan incumbent maka disarankannya, pemerintah mengembalikan peraturan yang sebelumnya. Yakni kepala daerah yang akan maju kembali dalam pemilukada, wajib mengundurkan diri minimal enam bulan sebelum pencalonan.

Sementara itu, anggota komisi III DPR RI, Ahmad Yani menyebut, mekanisme pemilukada yang dilakukan saat ini di Indonesia, perlu di evaluasi secara total.  Pemilukada saat ini kata politisi PPP tersebut, tidak efektif.

Menurutnya, belum ada kedewasaan berpolitik, baik dari masyarakat maupun elite politik. Sehingga pemilukada, justru melahirkan masyarakat yang pragmatis.

“Dalam pemilukada langsung, uang yang dikeluarkan banyak. Untuk menjadi bupati saja, uang yang harus dikeluarkan miliaran rupiah. Ini sudah tidak benar dan sehat lagi, yang dihasilkan bukan masyarakat sejahtera, justru menghantarkan kepala daerah jadi tersangka korupsi,” ujarnya.

Menurut Yani, hampir 50 persen kepala daerah di Indonesia harus berurusan dengan hukum akibat tersandung kasus korupsi. Hal itu jelas Yani, dikarenakan mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan kepala daerah saat pemilukada berlangsung.

“Demokrasi di Indonesia, sangat luar biasa. Amerika Serikat, yang penyebaran penduduknya sudah merata dan mapan dalam melaksanakan demokrasi saja, tidak menyelenggarakan pemilihan secara langsung. Tetapi melalui sistem elektoral. Kita, justru secara langsung. Karenanya, perlu di evaluasi total. Tetapi banyak lembaga survey, yang menolak. Itu karena mereka bakal banyak kehilangan rezeki,” tukasnya.

Teks    : Dicky Wahyudi

Editor : Imron Supriyadi





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com