Usut Kasus Pembebasan Lahan Sungai Baung

 323 total views,  2 views today

Warga dan Lahan yang menjadi sengketa

Warga dan Lahan yang menjadi sengketa

PALI | KS -Kisruh pembebasan lahan oleh PT Benakat Barat Petroleum di desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI memancing reaksi masyarakat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kecamatan Benakat melalui Juru Bicaranya M Yakup memberikan reaksi keras. Pembebasan lahan ini diperuntukkan untuk pengeboran sumur minyak oleh perusahaan Kerja Sama Operasi PT Pertamina EP itu.

Saat ditemui wartawan di bilangan Handayani Talang Ubi, rabu (6/11) Yakup meminta para penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Kami dari AMAN meminta dan mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus ini. Sangat jelas aroma dugaan konspirasi tercium dari kasus ini. Tidak menutup kemungkinan terjadi gratifikasi bahkan korupsi disini,” kata Yakup yang juga tokoh masyarakat Desa Sungai Baung itu.

Menurut Yakup, pada awalnya kasus pembebasan lahan ini sudah hampir selesai. Saat itu, antara warga dan PT BBP sudah membuat kesepakatan tertulis bahwa PT BBP bersedia membayar ganti rugi seharga Rp 17.000,- per meter persegi. Tapi entah mengapa tiba-tiba, PT BBP justru melakukan pembayaran kepada pihak lain yaitu fathoni dan Rohim.

“Kenapa tiba-tiba berubah 180 derajat. Ada apa? Saya sangat yakin ada konspirasi,” tegasnya.

Yakup menilai, pembayaran ganti rugi tanam tumbuh diatas lahan itu juga mengandung kejanggalan. Tanaman karet yang baru berumur beberapa bulan diatas lahan seluas 1,5 Ha dibayar Rp 200juta jelas tidak sesuai dengan peraturan gubernur sumsel. “Jumlahnya mencurigakan. Ada apa? Kami takutkan akan mengakibatkan kerugian negara,” ujarnya.

Bukan itu saja, sambung dia, Samsul Bahri Field Manager PT Benakat Barat Petroleum (BBP) sempat mengatakan kepada pihaknya bahwa PT BBP telah menghabiskan dana Rp 1 Milyar untuk mengurus lahan ini. “Yang jadi pertanyaan kami, uang satu milyar itu untuk apa dan dibayar kemana serta siapa yang menerima. Kami menduga uang itu digunakan untuk suap,” jelas Yakup.

Perubahan kebijakan ini terjadi, lanjutnya, sejak pergantian jabatan kepala desa Sungai Baung dari Bambang Irawan kepada Samsudin. “Sejak kadesnya berganti, tiba-tiba muncul perubahan kebijakan dari PT BBP. Mereka mengabaikan kesepakatan yang dibuat dengan warga,” tambah dia.

Alasan bahwa lahan itu sebagai hutan kawasan sebagaimana diungkap Kementrian Kehutanan juga dianggap sebagai alasan mengada-ada. Karena, menurut Yakup, lahan hutan kawasan itu berada di Petak 27 dan Petak 28 desa sungai baung. Sedangkan lokasi lahan warga jauh dari petak tersebut.

Apalagi, sambungnya, untuk ditetapkan sebagai hutan kawasan, kementrian kehutanan seharusnya menurunkan tim dari desa, kecamatan dan kabupaten. Dan setiap ada lahan warga seharusnya di inclave (dikeluarkan, red). Tapi, tanpa pemeriksaan apapun tiba-tiba turun surat ketetapan menteri kehutanan yang menyatakan lahan itu sebagai hutan kawasan. “Mungkin karena ada dana 1 Milyar seperti yang dikatakan FM PT BBP itu” duga Yakup.

Tidak adanya pemeriksaan ini juga diakui oleh Samsudin Kepala Desa Sungai Baung. Saat ditemui ditempat berbeda, Samsudin mengaku tidak pernah diajak Dinas Kehutanan untuk mengecek lokasi. “setahu saya tidak ada pengecekan lahan dari pihak kehutanan. Mungkin, kepala desa sebelum saya. Saya tidak tahu. Pokoknya sejak saya dilantik tidak ada” jelas Samsudin.

Mengenai ganti rugi tanam tumbuh yang dibayar PT BBP kepada Rohim dan Fathoni masing-masing Rp 200juta, Samsudin mengaku itu adalah hasil negosiasi dan kesepakatan antara perusahaan dan pemilik tanam tumbuh. “Itu kan kesepakatan. Soal berapa besarnya, yaa tergantung kedua pihak. Bukan kami yang menetapkan jumlahnya” tambah Samsudin.

Saat ditanya bahwa jumlah ganti rugi tanam tumbuh yang tidak sesuai dengan peraturan gubernur, menurut Samsudin peraturan gubernur itu hanya acuan saja. “Itu cuma acuan. Besaran yang harus dibayar tergantugn kesepakatan warga dengan perusahaan” katanya.

Sementara itu, Darwin selaku Humas Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas wilayah Sumatera Bagian Selatan, saat dihubungi wartawan menyatakan bahwa SKK Migas berpegangan pada peraturan gubernur yang berlaku. Dan bilamana Pertamina EP dan PT BBP memutuskan sendiri besaran ganti rugi, maka SKK Migas tidak bertanggung jawab dan akan menjadi tanggungan perusahaan itu.

Namun Darwin juga menyatakan, pihaknya akan melakukan klarifikasi termasuk dugaan mark-up ganti rugi tanam tumbuh diatas lahan tersebut. “Kita mau klarifikasi  kebenarannya dulu  kepada PT BBP dan Pertamina” tegas Darwin.

M Yakup, Juru Bicara AMAN didampingi warga dilokasi kebun karet yang diganti oleh PT BBP sebesar Rp 200juta. Yakup menduga terjadi konspirasi dan gratifikasi sehingga ganti rugi menjadi mahal. Foto diambil Oktober 2013 lalu.

TEKS / FOTO : INDRA SETIA HARIS

EDITOR : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster