Dana Musrenbang 2014 Tak Terakomodir Rp 421 M

 359 total views,  2 views today

MUARAENIM I KS-Tahun 2014, mendatang Pemerintah Kabupaten Muaraenim membutuhkan dana sedikitnya Rp1,5 Triliun untuk kebutuhan program dan kegiatan yang telah diusulkan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Namun, sekitar Rp 421 Miliar dari dana tersebut tidak terakomodir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaraenim 2014.

“Untuk itu, kami sangat berharap agar program dan kegiatan prioritas yang tidak dapat terakomodir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui  Forum Coorporate Social Responsibility- Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL), Kabupaten Muaraenim,” tutur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kabupaten Muaraenim Abdul Nadjib dalam kegiatan Rapat Koordinasi Forum CSR-PKBL Kabupaten Muaraenim di Griya Serasan Muaraenim, Rabu (6/11)

Nadjib mengungkapkan, rencana program dan kegiatan tersebut tersebar di 25 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaraenim, termasuk diantaranya tiga kecamatan pemekaran. Masing-masing Kecamatan Belida Darat, Lubai Ulu,dan Belimbing dengan. Meliputi bidang pendidikan, kesehatan,pemerintahan desa, bidang keciptakaryaan dan bidang kebinamargaan.

Dalam hal ini,lanjut dia, Forum CSR-PKBL di harapkan mampu mendistribusikan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten Muaraenim berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tidak terakomodir oleh APBD karena keterbatasan anggaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam wilayah masing-masing. Mulai dari tingkat Desa, Kecamatan Hingga Kabupaten.

“Pada tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada ratusan kegiatan yang direalisasikan oleh forum ini. Sayangnya hanya segelintir perusahaan saja yang ikut berpartisipasi,” ungkap Nadjib.

Padahal, lanjut dia, untuk wilayah Kabupaten Muaraenim tercatat ada sedikitnya sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),152 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, kenyataanya hanya 80 perusahaan saja yang tergabung dalam forum CSR-PKBL ini.

“Hal ini tentunya harus menjadi pemikiran dari pihak perusahaan. Bagaimana komitmen mereka akan tanggung jawabnya terhadap pembangunan dan kemajuan daerah setempat,” terang Nadjib.

Bahkan, tambah Nadjib, yang lebih di sayangkan pada rapat koordinasi ini hanya sekitar 30 perwakilan perusahaan saja yang hadir. Padahal, pihaknya telah mengundang dan memberitahukan pengumuman secara terbuka.

“Secara teknis kita tidak tahu mengapa mereka tidak hadir. Padahal pemberitahuan sudah dilakukan secara terbuka tentu hal ini sangat disesalkan,” terang Nadjib.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaraenim, Taufik Rahman, mengku prihatin dan kecewa atas sikap sejumlah perusahaan yang tidak hadir dalam forum ini. “Nantinya, akan kita kumpulkan kembali untuk dipertanyakan,”tegas Taufik

Senada dituturkan anggota penasihat Forum CSR-PKBL, Suhardi, mempertanyakan tanggungjawab dari pihak perusahaan yang tidak berpartisipasi dalam forum ini.

“Mana tanggungjawab mereka. Padahal, sudah diberikan izin untuk beroperasi di Kabupaten Muaraenim namun tidak ingin dalam kegiatan pembangunan,” ungkap Suhardi.

Teks : SISWANTO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster