Korupsi Kontradiksi Pendidikan

 176 total views,  6 views today

TAK bisa dipungkiri pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter bangsa. Ironisnya bidang ini pun tidak terlepas dari masalah korupsi yang tampaknya telah membudaya.
Seharusnya, pendidikan yang merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap maupun ketrampilan. Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara budaya. Namun demikian dalam konteks perubahan yang cepat dewasa ini pendidikan tidak cukup berperan seperti itu. Sebab pada praktiknya justru pendidikan juga dihinggapi penyakit kronis korupsi.

Praktik-praktik korupsi di lembaga pendidikan tentu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tetapi tampaknya kelembagaan pendidikan juga perlu melakukan reformasi untuk memagari secara eksternal kemungkinan prilaku korupsi, dan reformasi masyarakat dapat memagari secara internal kemungkinan tumbuh dan berkembangnya prilaku korupsi, dan semua ini dapat memperbaiki hukum (aspek kelembagaan) dan memperbaiki serta meningkatkan mutu manusia, dalam konteks inilah pendidikan menjadi amat penting.

Kalau korupsi dibiarkan secara terus menerus tanpa upaya menanggulanginya, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara. Sangat ironis dan kontradiktif kalau dunia pendidikan juga dibelenggu penyakit kronis ini.

Agar kasus-kasus korupsi dapat ditanggulangi maka penegakan hukum harus dijalankan dengan tegas. Apalagi pada kenyataannya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sistemik termasuk di dunia pendidikan tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Kita juga mengharapkan untuk penaggulangan korupsi perlu pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan di dunia pendidikan harus diawasi lebih keras. Hal itu mesti dilakukan di semua jenjang pendidikan baik pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Untuk itu rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh. Kemudian menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. Di sisi lain para pemimpin dan pejabat harus memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi. Lalu yang terpenting juga ada sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi. Moga langkah-langkah itu terus kontinyu kita lakukan. (Sarono P Sasmito)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster